Mereka yang kini bebas adalah Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip; Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta; dan dua penerima kuasa Septian Prasetyo dan Candra Eka yang telah ditahan sejak 24 Februari 2025.
"Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan empat tersangka sebelum tanggal 24 April 2025," kata Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, Kamis, 24 April 2025.
Penangguhan penahanan empat tersangka ini dilakukan karena terbentur persoalan pemberkasan di Jaksa Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dalam prosesnya, Jaksa meminta penyidik menyertakan pasal tindak pidana korupsi. Sementara penyidik Polri tetap ingin masuk dalam ranah tindak pidana umum.
"JPU menyatakan pemagaran wilayah laut Desa Kohod yang tanpa izin pihak berwenang itu merugikan keuangan negara," lanjut Djuhandani.
Alasan lain, penangguhan penahanan Kades Kohod Cs karena dianggap kooperatif. Penyidik juga tidak memperpanjang masa penahanan mereka.
***
"Sudah dapat diduga bahwa penegak hukum tidak akan berani dan mau menyentuh oligarki yg selama ini menguasai mereka. Ini bukti bahwa segitiga SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok) masih sangat kuat. Rezim Prabowo saat ini tidak bisa berkutik," kata Said Didu mengomentari pembebasan empat tersangka kasus pagar laut ini oleh Bareskrim Polri.
Sudah dapat diduga bhw penegak hukum tidak akan berani dan mau menyentuh oligarki yg selama ini menguasai mereka.
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) April 25, 2025
Ini bukti bhw segitiga SOP (Solo, Oligarki, dan Parcok) masih sangat kuat.
Rezim Prabowo saat ini tdk bisa berkutik https://t.co/T5fYW5HgO8
