Oleh: Pega Aji Sitama
Rakyat sebenarnya tidak butuh bansos-bansosan dan nasi bungkus gratis dari negara. Bantuan darurat untuk orang susah cukup diurus oleh yayasan sosial yang didukung penuh oleh negara.
Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan negara yang memudahkan orang cari uang. Misalnya penertiban tukang parkir ilegal yang mangkal di depan toko, kios, warung orang biar omsetnya tinggi. Memberantas premanisme dan pungli kepada pelaku usaha. Kepada orang yang baru mulai usaha, minimal 5 tahun tidak akan ditarik pajak apapun sampai bisnisnya stabil kecuali atas kerelaan dia sendiri.
Orang bisa dikatakan berkecukupan jika belanja makan bulanan maksimal 25% dari pendapatan. Ini di kita belanja makan bisa setengahnya.
Tugas negara lainnya adalah memastikan orang tidak kebingungan menjual hasil produksinya.
Misalnya dengan memberdayakan yayasan sosial untuk membeli barang-barang yang tak laku untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan, entah di sini atau dikirim ke negara lain yang butuh bantuan.
Inilah yang dilakukan negara-negara maju, contoh menyumbang 1 miliar Dollar ke Somalia, jangan dibayangkan duit 1 miliar Dollar dikasihkan ke orang Somalia, tapi bagaimana 1 miliar Dollar dipakai untuk belanja barang-barang dan menggaji pekerja medis, sehingga menguntungkan bisnis kesehatan negara penyumbang itu sendiri.
Jangan lagi ada "demonisasi" (mencitrakan negatif) lembaga sosial dengan alasan biaya operasionalnya melewati angka 10%. Harusnya negara ngaca. Itu berapa persen APBN habis buat operasional penyelenggara negara? Gaji dan tunjangan pegawai, TNI-Polri, biaya rapat, studi tur, ongkos bensin, pemda, lembaga negara, DPR dll?
Emang negara mampu nekan ongkos operasional semua itu cuma 10% dari APBN seperti lembaga sosial?
Kolaborasi antara negara dan NGO akan menciptakan perputaran ekonomi yang besar. Karena orang biasanya lebih enggan keluar uang buat pajak daripada sedekah.
(*)
