» » Ahok Benar

Ahok Benar

Kemarin Ahok bilang, “Emang Jokowi bisa kerja?”

Saya akan jabarkan lewat kejadian 2 program yg membuat saya agak sependapat dgn Ahok (sangat jarang kan saudara2?), yaitu MRT Jakarta & Kampung Deret. 

Kita mulai dari MRT Jakarta. 

1. Siapa yg mendirikan PT MRT? Foke. Dan demi berdirinya PT MRT, dia mendorong revisi UU Perkeretaapian era 1992 jadi UU23/2007. Akhirnya jadi tuh PT.

2. Dalam penyelenggaraan proyek se Indonesia, apakah hal tersulit? 

👉PENGADAAN TANAH. 

Dan siapa yang bikin LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan)? Fauzi Bowo, di 2008. 

Pengadaan tanah, untuk depo hingga pelebaran jalan Fatmawati, dimulai dr 2008. 

Inget ya, pengadaan tahap masa Foke hingga 2012 terjadi sebelum ada UU 2/2012 soal Pengadaan Tanah, jadi prosesnya lbh “ribet” - gak bisa main “titipkan duit ganti untung” di pengadilan. 

Saat ada masalah pembebasan tanah utk Stasiun Haji Nawi yg berlarut2, siapa yg selesaikan? Anies Baswedan.

Saat tanah utk depo Lebak Bulus bermasalah antara Menpora dan Ahok siapa yg selesaikan? 2 orang itu - walaupun prosesnya banyak drama gak perlu. 

Jokowi “BERUNTUNG” karena hal2 sulit macam permasalahan duit/utang, administrasi, kelembagaan, pertanahan sudah dimulai dan ada yg terselesaikan dari era Gubernur2 sblmnya, jadi dia tinggal meneruskan dan gunting pita ground breaking (terlepas Foke sebetulnya sdh gunting pita juga di Juni 2012 di Lebak Bulus). Publik melihatnya “sat set”, padahal ya krn banyak PR terbesarnya sdh dikerjakan oleh pendahulunya.

Karena mantra “kerja-kerja-kerja”, maka kerja administrasi dan pertanahan yg senyap, ribet dan “gak kelihatan di publik”, dianggap tidak penting. Orang kebanyakan cuma melihat “kerja pakai buldozer” yang paling penting. Pdhal cangkul gak akan bisa jalan dgn benar tanpa perencanaan dan DUIT.

2. Kampung Deret. 

Apakah kalian tidak bertanya2 kenapa proyek Kampung Deret hanya terjadi di era Jokowi dan tidak bertambah lagi? 

Ya karena jadi temuan BPK, akibat dari masalah pertanahan dan tata ruang yang tidak sesuai DAN TIDAK DIBERESKAN SEBELUM PROYEK MULAI. 

Jadi asal bangun, bangun, bangun saja. 

Karena temuan pada kampung deret, hal ini sempat membuat demotifasi DPRKP saat memulai program Community Action Planning di 2017, krn takut “jadi temuan” terulang lagi. 

Sebetulnya apa yg terjadi di Kampung Deret, sedikit terulang pada Reforma Agraria. Yg banyak sekali terselesaikan adalah urusan sertifikasi tanah. Tapi begitu soal redistribusi hingga penyelesaian masalah, konflik dan sengketa? Lihat saja angka2 dari ATR BPN terutama soal redistribusi tanah di kawasan hutan baru yg cuma 9% (padahal jenis tanah ini banyak dikuasai oleh Pemerintah). Beberapa penyebabnya menurut KPA: ego sektoral, dualisme kebijakan, dan terbentur dgn kepentingan investasi dan PSN. 

Mantra “kerja, kerja, kerja” memang menyimpan bahaya. Kerja cepat pun tidak sama dengan inovatif. Padahal yang penting bagaimana kerja secara cerdas dan prudent.

Dah udah, segitu aja rada sepakatnya sama Pak Basuki … 🤣

(Elisa @elisa_jkt)
Baca juga :