Mari Kita Tolak Ibu Kota Made in China

Mari Kita Tolak Ibu Kota Made in China

Oleh: Prihandoyo Kuswanto
(Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila)

Sejak kecil kita diajarkan untuk menabung jika ingin sesuatu. Ajaran berdikari ini dulu selalu diajarkan oleh Bung Karno pada Bangsa ini.

Dalam pidato berjudul Tahun Vivere Pericoloso! (Tavip), Bung Karno memformulasikan konsep Trisakti, yakni: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bentuk revolusi suatu bangsa.

Konsep berdikari ini diperjelas pada 17 Agustus 1965. Pada hari tersebut, Soekarno memaparkan secara rinci gagasannya tentang berdikari. Bung Karno menekankan bahwa Indonesia bisa mandiri dan tidak bergantung terhadap bangsa lain, mulai dari dalam kehidupan politik, ekonomi, hingga kehidupan sosial budaya.

Di jaman Orde Baru pembangunan itu kehendak rakyat diuraikan didalam GBHN atas dasar GBHN itulah diuraikan di dalam Repelita-Repelita rakyat bisa mengerti arah dan tujuan berbangsa dan bernegara itu kemana.

Sejak Reformasi dengan menganti UUD 1945 dengan UUD 2002 dan Pancasila sebagai dasar bernegara dan Ideologi bernegara diganti dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme dan mulailah kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara melalui Pilpres, Pilleg, Pilkada.

Celakanya GBHN diganti dengan Proyek OBOR China. 

OBOR (One Belt One Road) China. Proyek ambisius dengan dana prestisius menjadikan China ingin meraih tampuk kepemimpinan dunia melalui hegemoni politik dan ekonomi.

China telah berevolusi dari penganut ekonomi sosialisme (komunis) menjadi kapitalisme sejati. Bersaing dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Kehadiran China juga menjadi ancaman AS dalam menggusur pengaruhnya di pentas global.

Dikabarkan pemerintah Jokowi telah menyetujui proyek OBOR yang diinisiasi oleh China  ditandatangani pada bulan April 2019. Proyek ini bagi Cina untuk mempermudah koneksi dagang antar-negara di Eropa dan Asia melalui jalur sutra maritim.

Sebelumnya dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI), Cina sudah menawarkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama.

Dilanjutkan proyek di Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu, pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali.

Proyek OBOR China diyakini banyak kalangan dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Dari 28 kerja sama antara Indonesia dan China dalam kerangka tersebut, nilainya mencapai US$91 miliar, atau lebih dari Rp 1.288 triliun. OBOR dianggap menjadi visi geoekonomi China paling ambisius dengan melibatkan 65 negara, dan melingkupi 70% populasi dunia. Konsep ini akan menelan investasi mendekati US $4Milyar, termasuk $900 juta yang telah diumumkan China.

China telah menyiapkan diri untuk menguasai jalur darat dan maritim bagi kepentingan ekonominya. Ada 5 tujuan yang ingin diraih China dalam Inisiasi OBOR, yaitu koordinasi kebijakan, konektivitas fasilitas, perdagangan tanpa hambatan, integrasi keuangan, dan ikatan masyarakat (people to people bond).

Dalam meralisasikan inisiasi ini, di jalur darat, China menggagas infrastruktur jalan kereta, dan jalan raya, yang memanjang untuk menghubungkan China hingga menuju Eropa. Sedangkan untuk jalur maritim, China menggagas pembangunan sejumlah pelabuhan internasional, dan tol laut, sebagai sarana lalu lintas logistik dan zona penyimpanan untuk perusahaan-perusahaan China di kawasan tersebut.

Entah apa yang terjadi di negeri ini. Pembanguman bukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Seperti dulu diuraikan di dalam GBHN. Sejak UUD 1945 diamandemen, maka negara ini tidak lagi mendasarkan negara atas pembukaan UUD 1945. Tetapi diselewengkan negara untuk kepentingan China.

Apa yang terjadi di Indonesia adalah akibat terbelinya elit sehingga UUD 1945 diamandemen untuk kepentingan China. Tidak ada lagi tujuan negara Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebab negara sudah diletakkan pada Liberalisme Kapitalisme. Bahkan Nekolim China diberi karpet merah untuk mendatangkan jutaan rakyatnya mengeruk kekayaan di Indonesia.

Itu terbukti dengan nikel dengan harga di Beijing 85 dolar, Indonesia memberi harga 35 dolar dengan membebaskan 35 tahun tanpa pajak jelas kebijakan ini melanggar UU perpajakan apa ada klausul bebas pajak di UU perpajakan ini harus diusut. Belum lagi diselundupkannya biji nikel 5 juta ton ke China dan pemerintah tidak mampu mengusut.

Kerugian telah banyak terjadi kerjasama dengan China sama artinya menyerahkan kedaulatan Indonesia pada China .

Pertanyaan besar yang harus dijawab Presiden Jokowi apakah proyek OBOR adalah kebutuhan bangsa Indonesia?

Sekarang lebih gila lagi. Setelah OBOR dan BRI sekarang lebih masuk ke jantung hati bangsa Indonesia. Menyerahkan perencanaan dan pembangunan IKN pada China. Apakah ini bukan bajingan yang tolol kata Rocky Gerung.

Apakah pada waktu DPR membuat UU IKN ada pasal yang boleh menyerahkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada negara Asing? 

Terus apa dasar penyerahan perencanaan dan pembangunan IKN pada China. Apakah ini tidak berbahaya buat bangsa ini.

Ibu kota itu tidak boleh semaunya Joko Widodo sebab Ibu Kota itu milik seluruh bangsa Indonesia sebab akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Di mana bangganya kalau ibu kota itu dibangun oleh China dan menggadaikan kedaulatan negara? 

Beda dengan Ibu Kota Jakarta yang penuh dengan sejarah perjuangan bangsa.

Jakarta tempat Lahirnya Bangsa Indonesia 28 Oktober 1928 melalui sumpah pemuda.

Jakarta tempat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. 

Jakarta tempat ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan pada saat Proklamasi.

Jakarta tempat berkumpulnya seluruh etnis suku bangsa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Meruke dari Miangas sampai Pulau Rote.

Jakarta adalah kebanggaan bangsa ini. Jakarta adalah pusat energi bangsa Indonesia mengukir Prestasi.

Jakarta akan dikubur sejarahnya oleh ide gila IKN yang diserahkan pada China.

Memang untuk menghancurkan sebuah bangsa habisi sejarahnya dan habisi nilai-nilai kebangsaannya, habisi jati dirinya.

Dan semua ini sudah di titik nadir.

Dengan kesepahaman Presiden China Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo. Kalau tahun 2024 tidak terjadi Perubahan maka bangsa Indonesia sudah berada di titik nadir.  

Bagaimana keadaan ini apa kita akan membiarkan bangsa ini dijajah kembali oleh Imperalis China? 

Atau kita bangkit dan kembali ke UUD 1945 dan Pancasila.


Baca juga :