Denny menyoroti soal kandidat capres kuat dari luar lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Anies Baswedan.
Menurut Denny, di tengah penjajakan yang sedang dilakukan tokoh dan partai politik, ada kekhawatiran apabila menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan.
“Ketika saya menawarkan mitigasi hukum kepada suatu parpol dalam rangka pemilu 2024, sang pimpinan Parpol mengatakan, kita bisa bekerja sama, syaratnya hanya satu, ‘Anda tidak boleh mendukung Anies sebagai capres’,” jelas Denny dalam rilisnya, dikutip dari integritylawfirms.com, Selasa (25/4/23).
Lebih lanjut, Denny menjelaskan sang Ketum Parpol mengungkapkan harus ambil pilihan terkait sikap mendukung capres.
Masih menurut Denny, sang Ketum Parpol mengaku tidak akan memilih Anies untuk menyelamatkan partai.
“Ketika saya tanya mengapa demikian, sang Ketum menjawab, ‘Saya harus memikirkan dan menyelamatkan partai’ sambil tersenyum penuh arti,” ungkapnya.
Padahal, Denny mengaku sudah mengingatkan bahwa partai tersebut konstituennya mayoritas lebih mendukung Anies Baswedan, yang mana artinya tidak mendukung Anies sama saja membuat partai mengalami kerugian.
Lanjut Denny, sang Ketum Parpol tetap tidak mau mendukung Anies karena menganggap diri dan partainya akan “hilang”.
“Saat diingatkan konstituennya mayoritas adalah pendukung Anies Baswedan, dan jika tidak memilih Anies maka ada risiko parpol tersebut kehilangan pemilihnya sehingga tidak lagi mempunyai kursi di DPR, kader utama partai itu menjawab,
‘Jika kami tidak memilih Anies, kami mungkin akan hilang setelah pemilu 2024, tapi kalau ikut memilih Anies, kami akan hilang sejak sekarang’, katanya sambil tersenyum kecut,” jelas Denny.
Denny mengatakan, kebetulan beberapa petinggi parpol mempunyai borok dugaan kasus korupsi. Ada yang terjerat pengadaan minyak goreng, izin lahan hutan, kardus duren, dan lain-lain. Ada juga tokoh yang telah disiapkan dugaan korupsi pembelian Bank Banten. Bank itu infonya hanya dibeli dengan harga di bawah 500 miliar, padahal harga seharusnya lebih dari 900 miliar.
Denny mengatakan, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya. Sudah menjadi fakta, seorang pimpinan parpol digeser, salah satu alasannya karena diketahui beberapa kali bertemu dengan bakal calon presiden yang tidak disenangi Jokowi.
