Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Antara DE-DEVELOPMENT dan PERANG ASIMETRIS
[Sebuah Fiksi Geopolitik]
Oleh: M Arief Pranoto
De-development artinya pembangunan yang belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ciri de-development adalah kesejahteraan rakyat stagnan, bahkan berkurang meski ada pembangunan infrastruktur. Ini kata Prof Arief Anshory Yusuf, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.
Atas nama pembangunan, seolah-olah ada pembangunan infrastruktur transportasi canggih, tetapi tidak ada maknanya. Kesejahteraan justru turun, safety malah memburuk, kata Guru Besar Unpad tersebut. Karena itu, pembangunan kereta cepat juga harus mempertimbangan inklusivitas.
Pembangunan yang baik, bukan semata meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengaplikasikan kecanggihan teknologi, tetapi yang jauh lebih penting adalah memberikan pemerataan.
Masih menurut Prof Arief, pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dengan tiket lebih mahal dan menutup layanan KA Argo Parahyangan yang murah, akan sulit memberikan pemerataan, terutama bagi masyarakat yang memiliki anggaran terbatas. Tak semua orang mampu merogoh kocek lebih banyak untuk membeli tiket KCJB (7/12/2022).
Biarlah masyarakat sebagai konsumen untuk memilih moda transportasi yang akan mereka gunakan. Bila betul nanti kereta cepat jauh lebih baik dari kecepatan dan keterjangkauan, maka konsumen akan beralih secara alamiah. Jangan terburu-buru kalau belum jelas terbukti. Kebijakan jangan hanya berbasis asumsi.
Itu pendapat kritis dari profesor ekonomi dari Unpad, Bandung, tentang de-development dengan mengambil sampel KCJB yang tengah diterpa 'beberapa masalah' dalam proses pembangunannya.
Dari perspektif 'asymmetric war' atau perang asimetris ternyata beda lagi, bahkan lebih seru meskipun semuanya proyeksi serta prakiraan keadaan di masa depan.
Secara lebih detail, dari asymmetric war alias perang nirmiliter yang berpola ITS (isu - tema/agenda - skema), apabila pengoperasian KCJB didudukkan sebagai 'isu' atau sekedar pintu pembuka, maka secara fiksi, 'tema' alias 'agenda' yang dapat dibaca adalah sebagai berikut:
Agenda ke-1: mengubah fungsi Kereta Api (KA) Parahyangan dari angkutan penumpang menjadi KA Ekspedisi/Barang;
Agenda ke-2: menutup rute penerbangan Bandung - Jakarta dan sebaliknya dengan menghapus jadwal penerbangan di Bandara Husein Sastra Negara serta bandara-bandara lainnya; dan
Agenda ke-3: operasi senyap guna cipta kondisi 'kemacetan lalu-lintas' di jalan tol Jakarta - Bandung, dan sebaliknya.
Nah, ketiga agenda di atas dapat dilakukan secara bergantian, atau berurutan, ataupun simultan dengan intensitas berbeda. Sasarannya tak lain untuk mengubah 'pasar penumpang' jalur Jakarta - Bandung dan sebaliknya, agar mau tidak mau, suka atau tidak suka, beralih ke kereta cepat daripada menggunakan moda transportasi lainnya.
Merujuk ITS di atas, lantas apa 'skema' (tujuan akhir)-nya?
Tercium skema meski samar-samar, bahwa hidden agenda atau tujuan asymmetric war yang hendak diraih ialah:
Pertama, menggiring penduduk di sekitar kiri-kanan jalur tol Jakarta - Bandung agar menjual tanahnya, dan selanjutnya dibeli oleh para pengembang;
Kedua, didirikan properti/kompleks hunian dan pertokoan sekelas Pantai Indah Kapuk (PIK) misalnya, atau Bumi Serpong Damai (BSD), dan lainnya di setiap titik pemberhentian di jalur kereta cepat Jakarta - Bandung.
Pertanyaan muncul, "Kenapa yang dibangun KCJB, bukannya rute Jakarta - Surabaya yang lebih padat?"
Tak boleh dipungkiri, selain rute Jakarta - Bandung tidak terlalu panjang, cukup layak sebagai test case, juga Sunda adalah suku terbesar kedua setelah Jawa. Kuat diduga, hal ini merupakan modus penguasaan (kolonialisme) pada tahap pertama. Dan jika berhasil (penguasaan suku Sunda), barangkali tahap kedua adalah suku Jawa melalui rute Kereta Cepat Jakarta - Surabaya.
Itulah penjajahan gaya baru yang digelar oleh China melalui modus asimetris. Nirmiliter. Tanpa letusan peluru, bangsa yang ditarget bisa 'tunduk' pada hegemoni si penjajah melalui kebijakan dan debt trap alias jebakan utang.
Akan tetapi, sungguh unik bahwa para elit politik dan perumus kebijakan justru 'jatuh cinta' kepada penjajah. Bahkan dianggap sebagai dewa penolong karena faktor investasi dan gelontoran utang, ataupun dianggap negeri sahabat. Inilah fenomena stockholm syndrom di Bumi Pertiwi.
Dan agaknya, virus stockholm syndrom ini semakin lama kian meluas di berbagai lapisan sosial, bahkan kemungkinan juga melembaga dalam sistem dan aturan ---rezim--- dan hingga hari ini, belum ditemukan obat dan vaksin mujarab untuk mengatasi virus tersebut melainkan (mungkin) pemahaman dan kesadaran akan geopolitik.
Demikianlah fiksi geopolitik dinarasikan. Namanya juga fiksi. Bisa realitas, bisa hanya ilusi. Maklum. Imajinasi ini berkembang akibat fakta-fakta yang berubah menjadi asumsi meski belum dilakukan penelitian serta kajian secara mendalam.
Tak ada maksud menggurui siapapun terutama para pihak yang berkompeten melainkan hanya sharing uneg-uneg berbasis fiksi geopolitik.
(source: fb penulis 22-12-2022)
_____________________
*Stockholm syndrome atau sindrom Stockholm adalah gangguan psikologis pada korban penyanderaan yang membuat mereka merasa simpati atau bahkan menyayangi pelaku.
