Kader Senior PPP Bawa Gerbong Deklarasikan Anies 16 November

[PORTAL-ISLAM.ID] Kader senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Habil Marati bersama Forum Kakbah Membangun (FKM) bakal mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Forum Kakbah Membangun (FKM) merupakan wadah bagi kader serta konstituen PPP di berbagai daerah di Indonesia.

"Mendeklarasikan dukungan secara besar-besaran untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden. Di Yogyakarta tanggal 16 November," kata Habil kepada CNNIndonesia.com.

Mantan Bendahara Umum PPP era era kepemimpinan Suryadharma Ali ini mengatakan estimasi kader serta konstituen PPP yang akan hadir dalam acara deklarasi nanti mencapai ribuan orang. Berasal dari Aceh hingga Papua.

"Ada juga pengurus DPW PPP (provinsi) aktif yang ikut nanti," kata dia.

Habil mengaku sudah mengirim undangan kepada Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Dia berharap Mardiono ikut hadir dalam acara deklarasi terhadap Anies Baswedan di Yogyakarta nanti.

Habil menjelaskan bahwa FKM dibentuk pada Oktober lalu di Jakarta. Kala itu, Suharso Monoarfa yang masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP menyetujui pembentukan FKM.

"FKM ini sudah mendapat restu Bapak Suharso waktu itu. Saat masih ketua umum. Bahkan pernah setuju menghadiri deklarasi FKM ini tapi keburu dikudeta," ucap Habil.

Dia mengatakan bahwa FKM dibentuk didasari keresahan kader serta konstituen PPP di Pemilu 2024. Merujuk berbagai hasil survei, PPP diprediksi tidak mendapat kursi DPR.

Atas dasar itu, Habil beserta kader PPP lainnya menginisiasi pembentukan FKM yang ingin merebut kembali suara yang hilang sejak lama.

"Dulu Suharso pernah bilang, mari kita rebut kembali suara PPP yang selama ini hilang. Nah FKM ini untuk itu. Kita mau ambil lagi suara yang hilang. Kita sudah petakan," kata Habil.

Demi mendapat suara yang besar di Pemilu 2024, Habil mengatakan PPP perlu mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Pasalnya, kader dan konstituen PPP memang mendambakan sosok Anies.

Dia menjamin para konstituen PPP ingin Anies Baswedan yang diusung menjadi capres. Habil mengatakan Suharso juga pernah menyewa jasa dua lembaga survei yakni Polmark dan Indikator Politik Indonesia.

Hasilnya, PPP perlu mengusung Anies Baswedan jika ingin lolos parliamentary threshold di Pemilu 2024.

"Saya tidak ingin membuat konflik. Saya ingin menyelamatkan PPP dari jebakan parliamentary threshold 4 persen. Saya mendorong agar PPP jangan di KIB. Harus keluar," kata Habil.

Tanggapan Plt. Ketum PPP Mardiono

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menegaskan para kadernya untuk tunduk dan taat asas karena saat ini partai itu masih di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Mardiono juga meminta kader di seluruh daerah di Indonesia berada dalam satu garis komando dan mematuhi keputusan DPP PPP terkait dukungan untuk Pilpres 2024.

"Jangan berjalan sendiri-sendiri, harus tunduk dan taat asas dengan apa yang menjadi mekanisme dewan pimpinan pusat," ujar Mardiono saat membuka Rapimwil II dan Sekolah Politik Perempuan DPW PPP Maluku di Ambon, Maluku, Kamis (3/11/2022) malam.

Menurutnya, urusan pengusulan Anies Baswedan sebagai capres 2024 akan dibicarakan bersama dengan KIB. Pasalnya terkait kandidat calon presiden masih punya waktu panjang dan kemungkinan ada partai lain yang bergabung.

"Jadi masih kedekatan dengan KIB, ketika kita usung nanti melalui mekanisme, waktu masih panjang, nanti kesepakatan KIB itu menjadi putusan bersama," ucapnya.

Dia mengklaim KIB sudah memiliki tiket premium untuk mengusung pasangan calon capres dan cawapres di Pilres 2024. Untuk itu, ia menegaskan kader PPP di seluruh tanah air satu dalam garis komando dan taat barisan.

"Apa pun keputusan kandidat calon presiden terbaik yang diputuskan KIB wajib dihormati dan dijalankan," katanya.

Di satu sisi, Mardiono mengklaim DPP PPP tak akan  menjatuhi sanksi terhadap kader yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Pasalnya, dukungan kader terhadap Anies bukan suatu keputusan, namun hanya pikiran dan ide yang diserap dari masyarakat yang mengemuka.

"Tidak ya, karena lagi-lagi ini bukan keputusan, itu pikiran kader ya, pikiran-pikiran itu muncul bukan dari kader-kader partai saja namun berdatangan dari masyarakat. Namanya juga pesta demokrasi, pesta demokrasi itu hak semua warga negara," tutur dia yang juga menjabat anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Joko Widodo (Jokowi) itu.

(Sumber: CNNIndonesia)