DKI Stop Bangun Jalur Sepeda, B2W: Warga Jakarta Dipaksa Mundur ke Belakang

[PORTAL-ISLAM.ID]  JAKARTA - Ketua Umum Bike To Work (B2W) Indonesia Fahmi Saimima menyatakan seharusnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jakarta 2023-2026 dalam membangun kota. Salah satu agar pemerintah DKI mengejar target pembangunan jalur sepeda hingga 535,68 kilometer pada 2026. 

RPD Jakarta 2023-2026 tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 25 Tahun 2022. Regulasi ini ditandatangani bekas Gubernur Jakarta Anies Baswedan pada 10 Juni 2022. 

"Visi dari RPD Jakarta 2023-2026 yang dibuat gubernur sebelumnya seharusnya menjadi landasan untuk pembangunan yang akan datang buat Pj," kata dia dalam pesan teksnya, Sabtu, 12 November 2022, dilansir TEMPO. 

Fahmi merespons tidak adanya anggaran pembangunan jalur sepeda dalam Rancangan APBD DKI 2023. Semula Dinas Perhubungan Jakarta mengusulkan alokasi anggaran pembangunan jalur kendaraan roda dua itu senilai Rp 38 miliar. 

Akan tetapi, dalam pembahasan Rancangan APBD DKI 2023 di Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI kemarin, sejumlah anggota dewan mengkritik proyek jalur sepeda. Dishub lantas merevisi usulannya agar anggaran jalur sepeda dinolkan. Komisi B pun sepakat.

Padahal, Fahmi melanjutkan, urusan transportasi di Ibu Kota mulai membaik. Sebab, pemerintah DKI telah membangun ruang untuk pejalan kaki dan pesepeda. 

"DKI Jakarta sedang mengajak masyarakatnya berlari dari ketertinggalan," ujar dia. Sayangnya, lanjut dia, "Malah sekarang dipaksa berhenti dan mundur lagi ke belakang."
Pembangunan ruang bagi pejalan kaki dan pesepeda masif dieksekusi di era pemerintahan Anies Baswedan. Pada April 2022, Anies menyampaikan telah terbangun 341 kilometer trotoar di seluruh wilayah Jakarta. Kemudian total jalur sepeda eksisting mencapai 103,5 kilometer. 

Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo memastikan tidak ada pembangunan jalur sepeda di 2023. Dinas akan terlebih dulu mengevaluasi efektivitas jalur sepeda eksisting. 

Evaluasi pun tidak menggunakan kas daerah. Pemerintah DKI bakal bekerja sama dengan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia guna mengevaluasi pemanfaatan jalur sepeda di Ibu Kota. 

Menurut Syafrin, kelanjutan proyek jalur sepeda di Jakarta menunggu hasil evaluasi. "Tentu hasil evaluasi yang akan menentukan," ujar dia di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat kemarin.

(Sumber: TEMPO)