Padahal Ferdy Sambo sudah berstatus tersangka dan sudah dipecat berdasarkan keputusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Teranyar, Sambo menempuh banding terkait pemecatannya dan akan disidang pekan depan.
Tapi siapa pula sangka, sosok 'kakak asuh' yang disebut-sebut berusaha membantu meringankan kasus Ferdy Sambo yang melakukan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Informasi ini disampaikan oleh Penasihat Ahli Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Muradi.
Muradi mengatakan, kakak asuh yang ia maksud adalah pejabat Polri yang memiliki jabatan strategis di pihak kepolisian, baik mereka yang masih aktif atau telah pensiun.
"Katakanlah minggu lalu mereka masih berkomunikasi (Ferdy Sambo dan kakak asuh), masih yang paling vulgar ketika FS enggak mengakui menembak, dalam rekonstruksi buat saya implisit dia masih punya power. Masih ada back up di situ (kepolisian)," kata Muradi dalam acara Back to BDM, Kamis (15/9/2022).
Muradi menerangkan, sosok kakak asuh ini tidak secara langsung terlibat dalam kasus Ferdy Sambo, namun mereka membantu menolong Sambo lepas dari hukuman berat.
"Saya berharap (pemeriksaan) menyentuh yang sudah pensiun, karena ini jauh punya power mengendalikan FS, yang memberi beliau (Ferdy Sambo pangkat) jenderal, dan sebelum (kakak asuh ini) pensiun juga jadikan (Ferdy Sambo) Kadiv Propam, saya kira itu perlu dikejar juga," papar Muradi.
Sambo juga sempat disebut-sebut telah melibatkan anggota DPR RI yang kemudian memengaruhi Istana serta kementerian tertentu.
Tudingan ini disampaikan oleh Kamaruddin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J.
"Ada dugaan keterlibatan dari dewan, salah satu ketua komisi di dewan dimanfaatkan oleh Ferdy Sambo untuk melobi istana melalui salah satu kementerian yaitu kementerian sekretaris negara,” ungkap Kamaruddin seperti dikutip dari Kompas.TV, Rabu (14/9/2022).
Kamaruddin tidak menjelaskan secara detail siapa anggota DPR yang dilibatkan oleh Sambo.
“Berhasil apa tidak (lobi itu) saya tidak tahu. Tetapi yang jelas berdasarkan informasi intelijen itu digunakan, kan begitu. Ketua Komisi di DPR ini kemudian juga melobi Kementerian yang lain yang menterinya itu X Polri," kata Kamaruddin.
Kamaruddin kini meminta agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) turun langsung menangani kasus ini dengan cara membentuk tim independen.
“Karena saya sudah memahami perkara ini sejak awal, berdasarkan informasi-informasi dari intelijen saya yang menyatakan banyaknya keterlibatan para pihak mulai daripada Polres, Polda, Pidum Polri dan Propam kan begitu,” ujar Kamaruddin.
“Tapi sayang yang dilakukan Presiden hanya berbicara 4 kali menyatakan buka seterang-terangnya, tetapi sayang permintaan pak presiden itu tidak dihiraukan atau tidak diindahkan oleh Polri begitulah kira-kira," sambungnya
