Soal Tuduhan Khilafah atau Kadrun Dalam Demo 21 April, Mahasiswa: Justru Kita Geli & Takut Dituding Pro Pemerintah!

[PORTAL-ISLAM.ID]  Juru Bicara Blok Politik Pelajar (BPP), Delpedro Marhaen mengatakan sudah biasa aksi mahasiwa dituduh dengan gerakan yang tidak berkaitan seperti khilafah hingga kadrunisme.

Menurutnya, itu tidak mengendurkan semangat massa Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, Kamis, 21 April.

"Itu polarisasi-polarisasi yang coba dibuat kalau mahasiswa atau anak muda kebal, dan juga tidak peduli dengan tuduhan-tuduhan seperti itu," kata Pedro dalam kanal YouTube Refly Harun, Kamis 21 April.

Pedro mengaku tidak mempermasalahkan labeling dari pihak-pihak yang kebanyakan di media sosial terhadap massa mahasiswa yang melakukan demonstrasi terutama pada hari ini.

Ketakutan massa mahasiswa, kata dia, hanya pada kedekatan dengan kekuasaan sehingga tidak dapat menyuarakan aspirasi yang mewakili rakyat Indonesia.

"Justru kita lebih alergi, geli, takut jika kita dituduh sebagai pro Jokowi," ujar Pedro.

Pedro menyampaikan, massa mahasiswa AMI dan BEM UI hari ini bakal fokus kepada tiga persoalan, yaitu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. 

Selanjutnya soal ketimpangan ekonomi dan bisnis, hingga soal serangan terhadap warga sipil.

"21 April kita berdemonstrasi dengan tajuk bahwa semangat bagaimana warga yang hak konstitusionalnya, yang hak kewarganegaraannya yang kini tidak dapat mengakses keadilan, atau tidak bisa untuk mendapatkan," tuturnya.

Massa dari sejumlah aliansi buruh juga memnggelar demo 21 April. 

Massa buruh mulai berkerumun di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta setelah melakukan longmarch dari Jalan Gerbang Pemuda pada siang hari ini.

Dikutip dari keterangannya, berikut tujuh tuntutan BEM UI dalam aksi hari ini:

1. Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.
3. Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.
4. Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.
5. Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.
6. Wujudkan reforma agraria sejati.
7. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM. [voi]