SIMATUPANG Tidak Pernah Memantau SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

SIMATUPANG Tidak Pernah Memantau SERANGAN UMUM 1 MARET 1949

Kalau kita membaca buku "Laporan dari Banaran" (1980 [1960]), yang berisi catatan harian Wakil Kepala Staf Angkatan Perang T.B. Simatupang selama periode perang kemerdekaan, sesudah terjadinya agresi militer tanggal 19 Desember 1948, sebagai wakil Panglima Besar maka Kolonel Simatupang segera menyingkir ke daerah Nanggulan, Kulonprogo. Dari sana, ia kemudian melakukan tourne administratif ke berbagai daerah pinggiran Bantul, Gunung Kidul, Surakarta, lalu mengarah ke Jawa Timur untuk mencari jejak Panglima Besar Soedirman yang konon berada di Ponorogo.

Apa yang dilakukan Pak Sim sepanjang periode Desember hingga Maret 1949 adalah berusaha menjalin kontak dengan Panglima Besar Soedirman dan juga Nasution. Dalam bukunya, Simatupang lebih banyak bercerita tentang analisisnya mengenai soal-soal diplomasi daripada bagaimana menyusun operasi militer. Ia belakangan memang lebih dikenal sebagai militer pemikir daripada komandan lapangan.

Pada saat Serangan Umum tanggal 1 Maret 1949 terjadi, hari itu Simatupang baru saja sampai di Wiladeg, Karangmojo, Gunung Kidul, dalam rangka perjalanannya menuju ke Jawa Timur untuk mencari Panglima Besar. Di sanalah, sesudah ia bertemu dengan Sumali dan Dipokusumo, ia baru mengetahui bahwa hari itu sedang dilakukan Serangan Umum di Yogya.

Sumali dan Dipokusumo saat itu memang sedang menunggu perkembangan informasi dari Yogya. Mereka bertugas untuk menyiarkan Serangan Umum itu melalui pemancar radio yang akan diteruskan ke Sumatera, lalu diteruskan kembali ke New Delhi. Berita sensasional tentang Serangan Umum hari itu diharapkan bisa memberikan efek baik bagi perjuangan bangsa kita.

Jadi, dengan demikian, tidak betul kalau dikatakan Pak Sim mengetahui dan memantau peristiwa Serangan Umum tanggal 1 Maret 1949. Ia mengetahui peristiwa itu di tengah perjalanan saat menuju ke Jawa Timur.

Artinya, meskipun struktur militer masih ada ketika itu, namun rantai komando militer antara Panglima Besar, Panglima Teritorial Djawa, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, dan para Gubernur Militer, sejauh yang diceritakan Simatupang hingga bulan Maret 1949, semuanya terputus. Simatupang hanya pernah berkomunikasi dengan Gubernur Militer Daerah III Bambang Sugeng. Komunikasi antara MBKD dengan brigade-brigade juga belum pulih.

Terkait klaim Simatupang bahwa Serangan Umum itu digagas oleh Kolonel Bambang Sugeng, pada tanggal 1 Januari 1949 Bambang Sugeng memang pernah mengeluarkan Perintah Siasat No. 4/SD/Cop/I. Isinya memerintahkan agar komandan Wehrkreise I, II, dan III melakukan perlawanan serentak terhadap Belanda pada tanggal 17 Januari 1949. Masalahnya adalah, sebelum ada perintah itu, Letkol Soeharto telah memimpin Serangan Umum pada tanggal 29 Desember 1948, yang dilanjutkan dengan Serangan Umum tanggal 9 Januari 1949.

Artinya, garis komando militer antara Letkol Soeharto dengan atasannya pada waktu itu terbukti telah putus. Kita tidak tahu kapan garis komunikasi itu tersambung kembali. Yang jelas, Soeharto telah berinisiatif melakukan Serangan Umum sejak bulan Desember 1948, karena dalam dunia militer, serangan umum mendadak memang menjadi bagian dari taktik perang gerilya.

Jadi, soal surat perintah yang diberikan Bambang Sugeng, muncul pertanyaan. Jika Bambang Sugeng baru mengeluarkan surat perintah tanggal 1 Januari 1949, tanggal berapa surat itu sampai kepada komandan WK III Letkol Soeharto?

Sebab, dalam rapat persiapan lima serangan umum yang diikuti oleh Ventje Sumual, ia mengaku tidak pernah mendengar Letkol Soeharto membahas instruksi semacam itu, baik dari Gubernur Militer III Bambang Sugeng, maupun dari Simatupang.

Perintah Siasat No. 1 tahun 1948 yang dikeluarkan Panglima Besar Soedirman yang sering dikait-kaitkan dengan Serangan Umum 1 Maret 1949, sebenarnya adalah perintah pada bulan Mei 1948. Isinya pokoknya hanya dua, yaitu jika terjadi agresi maka Belanda tidak akan dihadapi dengan strategi pertahanan linier; dan kedua, soal pembagian wilayah gerilya sebagai kantong-kantong pertahanan baru.

Jadi, kalau kita baca kembali kesaksian Nasution, Simatupang, dan Sumual, saat peristiwa Serangan Umum tanggal 1 Maret 1949 Nasution sudah bisa berkomunikasi dengan Jenderal Soedirman, namun belum kontak dengan Simatupang. Sebaliknya, Simatupang masih mencari-cari dan berusaha mencari kontak Pak Dirman dan Nasution. Sri Sultan mengaku telah menerima komunikasi dari Panglima Soedirman pada bulan Februari 1949.

Fakta tentang komunikasi yang terputus ini penting untuk dicatat dalam merekonstruksi peristiwa yang terjadi ketika itu. Menurut Simatupang, sesudah agresi terjadi, komunikasi lewat telegram dengan pulau Sumatera baru bisa terjadi pada akhir Januari 1949. Itupun, ia belum bisa berkomunikasi dengan pemerintah darurat di sana. Ini membuktikan bahwa pembentukan PDRI di Sumatera Barat oleh Sjafruddin Prawiranegara memang lebih merupakan inisiatif Sjafruddin dan kawan-kawannya, daripada berangkat dari perintah kawat pemerintahan Republik di Yogya.

Di Jawa, meskipun posisi Simatupang dan Bambang Sugeng hingga bulan Februari berada di sekitaran Kulonprogo, namun menurut kesaksian Sumual, ia tidak pernah bertemu dengan keduanya, atau mendengar keduanya disebut dalam rapat-rapat persiapan lima kali serangan umum yang diikutinya.

(Oleh: Tarli Nugroho)