Persatuan Aktivis '98 Ancam Gelar Demo Besar-besaran, Nasib Jokowi Bakal Sama Seperti Soeharto?

[PORTAL-ISLAM.ID]   Aktivis 98 tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Karena itu, jika masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang persatuan aktivis 98 yang tergabung dalam gerakan Jaringan Progresif (JP) 98 Bandung bakal demo Besar-besaran.

Hal tersebut disampaikan Kordinator JP 98 Zaenal Muttaqin kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Rabu (23/3/2022).

“Jika konslolidasi elit berhasil mendorong peluang penundaan pemilu maka elit dan rejim politik akan berhadapan dengan raki, kita akan turun jalan,” ujarnya.

Karena itu, JP 98 meminta para elite politik yang mewacanakan hal tersebut untuk berfikir ulang.

“Kami menghimbau rejim saat ini untuk berpikir ulang tentang rencana tersebut karena berhadapan dengan rakyat,” kata Zaenal.

Ia mengatakan, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu dan perpanjang masa jabatan Presiden.

“Seluruh masyarakat Indonesia menolak usulan ataupun wacana segelintiran elite politik itu,” ungkapnya.

Pasalnya, lanjut Zaenal, hal tersebut jelas-jelas melanggar ketetapan yang ditetapkan konstitusi negara.

“Kan sudah jelas diatur di dalam UUD batas paling lama menjadi presiden dua periode. Jika ingin melanjutkan itu namanya melanggar konstitusi,” tegasnya.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun.

Dengan begitu masa jabatan Presiden Jokowi juga diperpanjang.

Wakil Ketua DPR itu menyebut usulan terlintas olehnya usai menerima pelaku usaha mikro.

“Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden,” ujarnya.

Para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai dua tahun pandemi Covid-19.

Menurut Muhaimin, momentum tersebut tidak boleh terganggu dengan adanya pesta politik.

“Karena itu Pemilu 2024 lebih baik ditunda sampai satu tahun dua tahun kedepan agar fokus memulihkan ekonomi pasca pandemi,” ucapnya.[pojoksatu]