Bukan Hanya Soeharto, Sejarawan: Sejumlah Nama Tokoh Penting Ini Juga Hilang di Keppres 1 Maret Jokowi

[PORTAL-ISLAM.ID]  Bagi kalian yang belum tahu apa sih awal mula geger ribut-ribut soal nama Soeharto dihilangkan lewat Keppres yang diteken Presiden Jokowi, yuk baca ulasan ini ya.

Ternyata kalau mau jujur dan detal sih, bukan cuma nama Soeharto dihilangkan dari naskah Keppres. 

Masih banyak nama lain yang tidak masuk dalam Keppres, padahal nama-nama mereka penting bagi Serangan Umum 1 Maret 1949.

Sejarawan Samardi mengulas kenapa awal mula ribut-ribut nama Soeharto dihilangkan.

Ternyata kalau mau maca ya. Biangnya adalah pada konsideran huruf c Keputusan Presiden Nomo2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang ditekan Presiden Jokowi.

"Bagian yang dipermasalahkan adalah konsideran huruf c," tulis Samardi dalam cuitannya, dikutip dari akun @Sam-Ardi, Minggu 6 Maret 2022.

Apa sih isi konsideran bagian C tersebut. Isinya begini, "Ketiga, peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman serta disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan didukung oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan rakyat, dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya, merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia internasional serta telah berhasil menyatukan kembali kesadaran dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia," demikian isi konsideran poin c Keppres tersebut.

Ada Nama Lain Selain Soeharto

Konsideran itu lah tidak menyebutkan nama Soeharto yang pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 itu berpangkat Letkol.

Sedangkan versi yang populer dalam sejarah, nama Soeharto itu terbilang sentral dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.

Nah Samardi menjelaskan, banyak tokoh loh yang tidak muncul di Keppres selain Soeharto. Mereka para tokoh juga berperan dalam peristiwa bersejarah itu.

"Sudarisman Purwokusumo walkot Yogya bersama Lettu Marsudi menentukan rumah aman untuk pejuang, dapur umum, mengarahkan rute masuk jalan dan saat pejuang pergi dari Yogya," tulis Samardi mulai menyebutkan nama-nama yang berperan dalam Serangan Umum itu. 

Selain itu ada nama Kolonel Bambang Sugeng dan Kolonel Gatot Subroto. Samardi menuliskan, Kolonel Bambang Sugeng ikut mengkonsepkan serangan umum pada rentang waktu akhir Pebruari hingga 1 Maret.

Saat terjadi Serangan Umum 1 Maret 1949, Kolonel Bambang dan pasukannya mencegah pasukan Belanda masuk untuk melawan pejuangan Indonesia dari bagian barat dan utara Yogyakarta.

Sedangkan Kolonel Gatot Subroto, menghalau datangnya bantuan pasukan Belanda yang ada di Solo masuk ke Yogyakarta. Ada juga Mayor Sardjono dan Letkol Ventje Sumual yang berjuang di garis depan bertempur dengan Belanda di Benteng Vredeburg.

Mayor Soekasno dan pasukannya berperan dapat mengadang pasukan bantuan Belanda bernama Anjing NICA dari Magelang pimpinan Kolonel Adrianus van Zanten.

"Estimasi bantuan pasukan Belanda datang di Yogya dalam 2 jam tetapi dapat ditahan dan diolor selama 4 jam," tulis Samardi.

Kuncinya, Debat di Naskah Akademik

Sejarawan ini mengakui, memang sumber masalahnya ada di Keppres yang tidak memberikan ruang detail soal tokoh yang berperan dalam peristiwa sejarah itu. 

Lantaran Keppres memang bukan sebuah tulisan sejarah alias histografi.

Namun demikian bukan berarti kejanggalan dalam Keppres itu nggak boleh didebat.

"Bagaimanapun juga keppres tidak lahir dari ruang hampa, ada tulisan mengenai sejarah (historiografi) yang menjadi latar belakang keppres tersebut muncul. Untuk tahu kajian hal ini memang terletak pada Naskah Akademik, di sini perdebatan dapat dilaksanakan dengan penuh," kata Samardi.

Menurutnya dengan melihat dan mengkaji Nasakah Akademik Keppres itu, bukan cuma peran Soeharto saja yang bisa dikaji, tapi juga peran Soekarno Hatta.

Nah sedangkan dalam salinan Naskah Akademik Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Nasional Penegakan Kedaulatan Negara, terdiri dari 138 halaman lho. [hops]