"Terkait dengan wacana penundaan pemilu, sebaiknya para elite politik bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Jumat (25/2/2022).
Mu'ti mengingatkan para elite untuk tidak menambah masalah dengan melanggar UUD 1945. Dia menyarankan para elite langsung melihat kondisi masyarakat.
"Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi. Sebaiknya para elite itu melihat langsung keadaan di masyarakat. Pahami keadaan dan perasaan mereka. Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat," ujar Mu'ti.
Dia pun menegaskan agar wacana penundaan pemilu diakhiri.
"Sebaiknya wacana menunda pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti presiden-wakil presiden, menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang," sambung dia.
Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberi usul agar Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun.
Kemudian Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga setuju Pemilu 2024 ditunda.
Sementara, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto melontarkan wacana masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode, dengan dalih sesuai aspirasi petani.
Terkait dengan wacana penundaan Pemilu, sebaiknya para elit politik bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok.
— Abdul Mu'ti (@Abe_Mukti) February 25, 2022
Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi.
