Program pindah Ibu Kota Negara bukanlah kemauan rakyat dan bangsa Indonesia tetapi lebih pada kehendak Istana dan lingkungan oligarkhinya. Usulan referendum mengemuka untuk menguji benarkah rakyat menginginkan pindah Ibu Kota Negara ? DPR menyetujui, tetapi semua juga tahu posisi DPR kini dalam relasinya dengan Eksekutif. Proses penetapan UU IKN secara tergesa gesa dan “asal-asalan” cukup menjadi bukti.
Mangkrak atau bangkrut adalah prediksi atas dasar pengalaman empirik. Program Pemerintah yang dikritisi rakyat bahkan dicurigai tentu tidak akan nyaman untuk dikerjakan, bahkan dekat pada kegagalan. Apalagi pandemi pun masih sulit untuk diprediksi usainya.
Tahapan krusial, antara lain :
Pertama, pra-konstruksi yang menyangkut perundang-undangan dan rencana pembiayaan. UU yang diproduk dilakukan gugatan ke MK oleh berbagai elemen masyarakat. Sementara rencana pembiayaan hampir 500 Trilyun yang awalnya konon tidak menggunakan dana APBN kini menjadi terbuka. Terasa betapa beratnya kelak pemenuhan pembiayaan IKN baru tersebut.
Kedua, saat konstruksi. Sebagaimana proyek ambisius lain seperti Kereta Cepat Cina yang ternyata belepotan karena waktu yang tidak tepat dan biaya yang terus membengkak, maka pembangunan IKN baru diduga jauh lebih rumit lagi. Agenda “enak-enakan” menjual gedung-gedung di Jakarta untuk ikut membiayai sangat tidaklah rasional. Masalah yang dihadapi bukan saja menjadi membangun IKN baru, tetapi persoalan “bumi hangus” gedung Pemerintah di Jakarta.
Ketiga, pasca pembangunan IKN maka SDM yang harus dipindahkan membutuhkan ASN berjiwa “relawan”. Ketika biaya hidup bertambah karena perpindahan yang jauh dan berada di “daerah baru”, maka dimungkinkan banyak yang enggan pindah dan memilih “resign”. Merekrut ASN baru bukan solusi. Artinya persoalan akan muncul. Kemudahan fasilitas di Jakarta tidak akan cepat tergantikan dan terbarukan.
Rakyat tidak akan berkontribusi untuk menolong, karena itu bukan kemauannya. Sebaliknya rakyat akan menghukum atas kebijakan bodoh dan sembrono yang berbasis ambisi kepentingan tersebut. Presiden dan oligarki harus siap menerima sanksi. Proyek pindah IKN adalah judi terbesar rezim Jokowi.
Belum lagi jika ternyata Pemerintah tidak mampu membuat IKN “ramai” dan “dinamis” bahkan akhirnya IKN baru menjadi “kota mati” maka sia-sialah pengorbanan dan enerji yang terbuang percuma. Ujungnya Ibu Kota Negara akan kembali lagi ke Jakarta.
“Ke Jakarta aku kan kembali. Walaupun apa yang kan terjadi,” kata Koes Plus.
Jadi bukan seperti pidato Jokowi bahwa IKN baru adalah New Smart Metropolis melainkan bakal menjadi New Mangkrak Metropolis atau New Bangkrut Metropolis.
Oleh : M Rizal Fadillah – Pemerhati Politik dan Kebangsaan
