Halo Dunia! RI Bersiap Umumkan Diri Jadi 'Negara Otoritarian' Jika Politisi Ngotot Tunda Pemilu Demi Jokowi

[PORTAL-ISLAM.ID]  Analis Politik, Pangi Syarwi Chaniago meminta politisi terutama para partai koalisi di lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi untuk lebih sopan dan tertib dalam bernegara. 

Jangan merusak bahkan menghancurkan demokrasi Indonesia hanya demi melanggengkan kekuasaan Jokowi.

Mengingat para politikus kekinian mulai terlihat kompak bicara ihwal penundaan Pemilu 2024 hingga penambahan masa jabatan bagi Jokowi selaku presiden. 

Padahal belum lama ini, DPR bersama pemerintah telah menyepakati tanggal pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024

"Tolong politisi di lingkaran inner circle dan partai koalisi pemerintah Jokowi agak lebih sopan dan tertib sedikit bernegara, ini mah mau rusak sekalian atau niat mau menghancurkan negara demokrasi terbesar ketiga yang namanya Indonesia," kata Pangi, Jumat (25/2/2022).

Pangi mengingatkan agar politisi tidak sembarangan mengambil langkah, apalagi sampai nekat mendorong penundaan Pemilu 2024 demi menambah jabatan presiden. 

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, aksi nekat politisi untuk menunda Pemilu pada akhirnya akan mendapat reaksi keras rakyat. 

Ia mengatakan rakyat bisa jadi lebih nekat melakukan tindakan-tindakan untuk menghalangi niat para politiki yang ingin merusak demokrasi dengan menunda Pemilu.

Bagi Pangi, wacana penundaan Pemilu 2024 memang terkesan seperti sudah dirancang. 

Jika benar-benar terjadi, ia menai Indonesia akan menjadi negara otoritarian lantaran demokrasi yang pasca reformasi dibangun, telah dirusak.

"Kalau itu ngotot dan tetap mereka lakukan, kami justru akan umumkan ke masyarakat Internasional bahwa Indonesia resmi menjadi negara otoritarian," kata Pangi.

Pangi mengatakan agar politisi tidak coba-coba untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden, yang sebelumnya sudah dibatasi hanya dua periode. 

Pangi berujar bahwa amandemen itu sendiri sebetulnya melawan konstitusi. Apalagi soal penambahan masa jabatan atau menunda Pemilu.

"Jangan coba-coba melanggar konstitusi, politisi itu disumpah agar tegak lurus dengan kontitusi. Sekarang sederhana apakah anda sebagai politisi mau tertib, atau mau melanggar konstitusi, itu saja sederhana, begitu saja repot," kata Pangi. [Democrazy/suara]