Puan Maharani Tolak Interupsi Saat Ketuk Palu RUU Ibu Kota Negara, Tok! Sah!

[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - Sidang paripurna DPR hari ini resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN untuk selanjutnya disahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi Undang-Undang. 

Keputusan ini disetujui dalam sidang yang berlangsung siang hari ini, Selasa, 18 Januari 2022.

Sidang diawali dengan pembacaan laporan oleh Ketua Panitia Khusus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia. Ahmad menyebut delapan fraksi menerima hasil pembahasan RUU IKN untuk dilanjutkan ke sidang paripurna. Sementara, satu fraksi yaitu Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menolak hasil pembahasan RUU IKN dan menyerahkan pada sidang paripurna.

Setelah itu, barulah Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin sidang meminta persetujuan anggota sidang terkait RUU ini.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin sidang paripurna, yang ditayangkan secara virtual di akun YouTube DPR.

Mayoritas anggota sidang pun menjawab "setuju" dan Puan mulai mengangkat palu untuk siap diketok. Tapi ada salah satu anggota sidang yang langsung menyela via mikrofon "interupsi bu ketua."

Mendengar hal tersebut, Puan yang sudah mengangkat palu sempat terhenti beberapa detik untuk mengetuknya. Puan kembali meletakkan palunya. "Interupsi bu ketua," kata anggota sidang tersebut mengulangi.

Tapi, Puan tetap mengangkat kembali palu tersebut dan mengetok satu kali tanda RUU IKN ini resmi disetujui sidang paripurna DPR.

"Ya nanti interupsi setelah ini ya bapak-bapak, karena dari sembilan fraksi, satu yang tidak setuju, artinya bisa kita sepakati bahwa delapan fraksi setuju, dan artinya kita bisa setujui," kata Puan.

"Setuju, ya?" tanya Puan. Anggota sidang pun kembali menjawab setuju dan Puan mengetuk palu satu kali lagi. Setelah itu, tidak ada lagi interupsi dari anggota.

Setelah itu, Puan kembali bertanya lagi ke anggota sidang. "Kami akan bertanya sekali lagi kepada seluruh anggota dewan, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?"

Mayoritas anggota sidang pun kembali menjawab "setuju", Puan kembali mengetok palu dan tidak ada yang mengajukan interupsi.

Berikutnya, Puan pun melanjutkan agenda sidang yaitu pembacaan pendapat akhir pemerintah oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa.

Adapun sidang untuk agenda pengambilan keputusan RUU IKN ini pun digelar pukul 12.00 WIB, atau hanya sekitar 9 jam setelah beleid disetujui Panitia Khusus RUU IKN DPR bersama pemerintah. Keputusan ini diambil dalam rapat yang berlangsung dari Senin, 17 Januari 2022 pukul 11.00 WIB, hingga Selasa dini hari, 18 Januari 2022 pukul 03.14 WIB.

"Saya ingin meminta persetujuan kepada kita semua, apakah RUU ini RUU tentang Ibu Kota Negara yang sudah kita bahas dapat kita setujui dan kita proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan DPR RI dilanjutkan ke pembahasan tingkat II, apakah kita setujui?" tanya Ahmad.

Mayoritas anggota Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara pun menyatakan setuju. Palu pun diketok menjelang Selasa subuh atau pada pukul 03.14 WIB.