PKS Tegaskan Edy Mulyadi Bukan Kader, Namanya tak Ada di Struktur Manapun

[PORTAL-ISLAM.ID] Tagar '#TangkapEdyMulyadi' viral di media media sosial (Medsos) Twitter. 

Edy Mulyadi adalah wartawan FNN yang mengkritik keras pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan. Dia dinilai mengeluarkan ujaran kebencian menghina warga Kalimantan dengan kata-kata 'Tempat Jin Buang Anak'.

Edy Mulyadi juga dipolisikan oleh Gerindra karena dianggap menghina Prabowo Subianto dengan ungkapan 'macan jadi meong'.

Di media sosial, Edy Mulyadi dikaitkan dengan PKS karena pernah menjadi caleg.

DPP PKS mengakui bahwa Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS, tapi setelah itu tidak aktif di kepengurusan PKS level apapun.

DPP PKS menegaskan pernyataan Edy Mulyadi tentang Kalimantan tidak ada sangkut pautnya dengan PKS. Artinya, itu adalah pendapat pribadi Edy Mulyadi. 

"Edy Mulyadi memang pernah menjadi caleg PKS. Namun setelah proses pemilu usai hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun. Dia juga bukan pejabat struktur PKS. Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS. Termasuk  pernyataan yang bersangkutan. Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS. Sikap resmi PKS bisa dilihat secara utuh di website dan media sosial resmi PKS," tegas Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri di Jakarta, Minggu (23/1/2022).

Dia menyatakan sikap resmi PKS terhadap pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah disampaikan dalam forum-forum konstitusional. Yakni melalui Fraksi PKS sesuai tugas dan wewenang Anggota DPR RI. 

"Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh Undang-undang. Sehingga sikap penolakan PKS di DPR adalah langkah yang konstitusional dengan argumentasi yang amat rasional. Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah, bukan berarti bersikap asal beda tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik," urainya.

Mabruri berharap perbincangan soal IKN dibawa ke publik dengan iklim perbincangan yang sehat.  "Anggota Fraksi PKS juga banyak diundang dalam berbagai forum publik. Termasuk oleh media dan menginginkan perbincangan soal IKN juga jadi perhatian publik dengan diskusi yang sehat dalam bingkai demokrasi," papar Mabruri.

Seperti diketahui, akibat penolakan PKS terhadap pemindagan IKN, para buzzer menggaungkan tagar #BubarkanPKS di Twitter.

Kini para buzzer juga mengaitkan Edy Mulyadi dengan PKS.