Keinginan itu semakin memuncak setelah Israel, yang dibantu Amerika Serikat, berhasil rujuk dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko pada 2020, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Abraham.
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengaku Israel berupaya memperluas kesepakatan Abraham itu dengan negara-negara lain. Selain Arab Saudi, salah satu negara yang Israel tengah bidik adalah Indonesia.
"Jika Anda bertanya kepada saya negara penting apa yang sedang kami bidik, Indonesia adalah salah satunya. Arab Saudi tentu saja masuk, tetapi hal-hal ini butuh waktu," kata Lapid kepada radio Angkatan Darat Israel, yang dikutip Reuters, Selasa (25/1/2022).
Selain itu, Lapid mengaku Israel juga tengah berusaha melakukan normalisasi dengan sejumlah negara kecil lain yang ditargetkan tercapai dalam dua tahun mendatang.
Diketahui Indonesia dan Arab Saudi tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap itu diambil karena bentuk solidaritas terhadap Palestina.
Namun, beberapa tahun ini isu normalisasi Israel dengan Saudi dan Indonesia terus mencuat.
Pada 2021 lalu, utusan Amerika Serikat dilaporkan bertemu Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman membahas upaya normalisasi dengan Israel.
Sementara itu, pada Desember 2021 lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, juga menyinggung isu normalisasi antara Jakarta dengan Tel Aviv.
Di Januari ini, delegasi pejabat RI juga sempat dilaporkan mengunjungi Israel membicarakan strategi menangani virus corona.
Sebelum rumor normalisasi RI dan Israel sempat dilaporkan media Israel saat Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto bertemu dengan Kuasa Usaha Israel untuk Bahrain, Itay Tagner, di forum internasional pada 20 November 2021 lalu.
Merespons pernyataan Menlu Lapid, juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengisyaratkan ada peluang normalisasi Indonesia-Israel Indonesia namun dengan syarat.
Faizasyah menegaskan posisi Indonesia tetap sama yakni mendukung keadilan dan kemerdekaan bagi bangsa Palestina.
"Kemerdekaan yang mengacu pada kesepakatan two states solution dan dengan merujuk ke berbagai Resolusi PBB berikut parameternya. Hal ini yang terlebih dahulu ingin dipastikan Indonesia sebelum membicarakan hal-hal lainnya," kata Faizasyah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/1/2022).
[CNN]
