Sudah Masuk "Kolam" Kenapa Pak Prabowo Tidak Bisa Melakukan Apa-apa?

SUDAH MASUK "KOLAM" KENAPA PAK PRABOWO TIDAK BISA MELAKUKAN APA-APA?

Saya banyak menerima pertanyaan seperti ini dari sahabat-sahabat.

Tentu saja sebenarnya, yang paling berhak dan paling tepat menjawabnya adalah Jubir Pak Prabowo dan kawan-kawan di Gerindra.

Cuma karena kadang saya jadi "Sales Pak Prabowo", ini istilah dari Sahabat saya Lae Bayu R, jadi saya merasa berkewajiban menjelaskan dasar analisis saya. 

Sekali lagi, yang saya jelaskan adalah dasar analisis saya. Karena selama ini yang saya tulis, satu kalipun saya tidak pernah diminta apalagi disuruh oleh Pak Prabowo, atau siapapun.

"Lha, wong kenal aja, ngga? ha..ha..ha.."

Jadi kembali ke Judul Tulisan, sebenarnya wajar ada rasa ketidakpuasan, khususnya terhadap Pak Prabowo. 

"Sudah di dalam Pemerintahan, tapi kok tidak bisa melakukan apa-apa, percuma dong. Ayo balikin sumbangan Kampanye Pilpres saya!"

Ok. Kalimat terakhir cuma saya tambah-tambahin. Saya tahu, sahabat-sahabat yang dulu sempat berteriak demikian hanya karena faktor putus asa dan kecewa. 

Sebelumnya kita harus paham. Jabatan Menhan yang diterima Pak Prabowo adalah jabatan Politik yang sangat tinggi tapi sekaligus sangat rapuh. 

Bukan cuma Jabatan Menhan. Semua Jabatan Menteri adalah jabatan Politik yang sangat tinggi tapi semuanya sangat rapuh. Artinya, jabatan Menteri adalah murni jabatan "Pembantu Presiden". Kapan saja Presiden mau ganti, tinggal ganti. 

Bahasa kasarnya, sambil sikat gigipun, seorang Presiden bisa mengganti seorang Menteri!

Masih jauh lebih "kuat" jabatan Gubernur, Bupati atau Walikota. Karena seorang Presiden tidak bisa asal-asalan memberhentikan seorang Kepala Daerah. Ada mekanisme Konstitusi yang harus dijalani. Ada persyaratan hukum dan Undang-undang yang melindungi.

Makanya di berbagai kesempatan, jurus yang dilakukan oleh "Penguasa" untuk menyingkirkan seorang Kepala Daerah yang dianggap "mbalelo" adalah dengan menggunakan perangkat Hukum itu sendiri. Misalnya lewat tangan KPK. 

Semua Kepala Daerah hampir bisa dipastikan bisa dijerat dengan Hukum Pidana. Karena begitu banyaknya aturan dan permainan abu-abu yang berlaku. Termasuk bagian persen-persenan dari setiap nilai Proyek yang sudah menjadi rahasia umum.

Jadi meminta Pak Prabowo untuk berani "mbalelo" adalah sikap konyol. Karena sama saja anda meminta seorang Sopir Pribadi melawan Majikannya. Sambil membuang puntung rokoknya, si majikan bisa saja memecat sopir pribadinya.

Makanya menurut saya, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo adalah berbakti kepada Bangsa lewat jabatan yang dia sandang. Memperbaiki Pertahanan Negara. Baik Pertahanan Militer, Pertahanan Pangan dan semua bentuk Pertahanan lainnya.

Selain itu tentu saja dalam tanda kutip, membangun kekuatan Politik dari dalam. Kalau analisa saya ini sangat jenius. 

Karena di 2024 capresnya semua setara. Dalam arti tidak ada lagi Capres Petahana. Tidak ada lagi Capres yang ogah cuti dari jabatan Presiden (jadi bisa memanfaatkan kekuasaan dan jabatan Presiden untuk kepentingan Kampanyenya).

Jadi jaringan politik ala setingkat Menhan sudah sangat kuat untuk melawan kecurangan.

(Ingat, Pak Prabowo di 2014 sudah pernah mencoba memilih menjadi oposisi murni. Mencoba melakukan permainan jujur lewat konstitusi. Ya...kalah (baca dikalahkan)).

Jadi lupakan harapan yang terlalu tinggi dengan Jabatan Menhan-nya Pak Prabowo. Dengan beliau yang sudah memodernisasi Alutsista kita seperti sekarang ini adalah prestasi yang sewajarnya kita apresiasi.

Daripada menjadi Menteri segala urusan, ujung-ujungnya malah Bisnis PCR. Atau jadi Menteri Badan Usaha Milik Negara, tapi Garuda saja hampir kolaps dia buat. Ujung-ujungnya ikutan bisnis PCR juga. Sialan!

Kalau mau berharap lebih kepada Pak Prabowo. Misalnya membebaskan Ulama yang dikriminalisasi. Memperbaiki Ekonomi Bangsa kita. Memakmurkan rakyat. Mengurangi hutang Negara. Memperbaiki nilai Rupiah, ya harus jadi Presiden!

(By Azwar Siregar)