OPOSISI TIDAK JELAS?

OPOSISI TIDAK JELAS!

Oleh: Azwar Siregar

Bukan membela Bang Fahri Hamzah. Karena saya yakin, sedikit-banyak Bang Fahri pasti sakit hati, atau minimal antipati dengan PKS. Jadi dalam beberapa hal sikap dia ke PKS dipengaruhi perasaan ini.

Tapi saya kira cuitan dan berkali-kali sindiran tagar #OposisiTidakJelas Bang Fahri kepada PKS atau Partai manapun yang merasa jadi Oposisi, layak direnungkan.

Contohnya, dalam kasus Penangkapan dan tuduhan Teroris kepada Ustadz dan satu Pengurus Pusat MUI, Bang Mardani Ali Sera cuma "ramai" di Twitter. Menyerukan tagar #SaveUlama.

Padahal Bang Mardani seorang Anggota Dewan. Seharusnya dia dan anggota Dewan lainnya dari Oposisi bisa lebih banyak berbuat tanpa takut akan dikriminalisasi. Karena posisi sebagai Anggota Dewan memiliki banyak keistimewaan. Terlindungi dan dilindungi bersuara dan bertindak secara Konstitusi.

Jadi seperti yang dikatakan Bang Fahri:
- Sidak ke TKP
- Putuskan Sikap Resmi ( menolak dan mengecam kasus ini baik lewat Fraksi di Senayan maupun dari sikap Partai)
- Buka layanan atau Posko Pengaduan
- Berjuang melalui Media (bikin konferensi Pers)
- Ajukan pertanyaan di Komisi terkait (Panggil Kapolri)
- Galang Penggunaan Hak-hak Dewan (Hak Konstitusi)

Bila perlu
- Bikin Hak Angket
- Bikin Hak Menyatakan Pendapat!
Tapi kenyataannya, para angggota Dewan dari Partai Oposisi cuma bisa ramai di Media Sosial kan?

Kalau begitu, apa bedanya Bang Ali Mardani dengan saya dan netizen-netizen lainnya?

Padahal Bang Ali Mardani dan kawan-kawan memiliki hak dan perlindungan konstitusi yang sangat kuat untuk melawan kondisi sekarang.

Satu yang sering dilupakan. Bang Ali Mardani adalah Anggota Dewan yang ketika mengecam dan mengkritik, dia memiliki kekebalan Konstitusi, sedangkan kita, kapan saja bisa dipanggil Polisi!

Kadang saya juga kecewa dengan hal-hal seperti ini. Saya menganggap banyak Anggota Dewan kita kadang malah jadi Provokator dan Pengecut. Mereka meneriakkan Ketidak Adilan di Media Sosial. Membuat narasi-narasi yang mengajak Masyarakat melawan kekuasaan di Televisi. Masyarakat bersemangat menanggapinya. Malah kadang terlalu bersemangat. Akhirnya akan ada masyarakat (seringkali emak-emak) yang akhirnya terbelit masalah hukum. Ditangkap. Sedangkan si Anggota Dewan aman karena memiliki Hak Imunitas.

Bukannya hal seperti ini justru mengorbankan rakyat?
Sebaiknya gunakan semua hak dan action di jalur konstitusi. Berjuang dengan semua kewenangan yang melekat sebagai Anggota Dewan. Rakyat pastinya akan mendukung dan bersimpati.

Tunjukkan perlawanan yang serius. Hukum dan Peradilan dan Kekuasaan adalah Produk Konstitusi. Jadi Penyelewengan Hukum, Peradilan dan Penyelewengan Kekuasaan hanya bisa dilawan lewat jalur Konstitusi juga.

Jangan malah membuat jalur perlawanan ala rakyat biasa. Disitu aman sementara rakyat kapan saja bisa ditangkap. Ini tidak fair.

Mohon maaf sebelumnya kalau saya bersuara terlalu keras. Karena bagi saya sekarang semua Partai sama saja. Pada dasarnya sudah tidak ada lagi Partai yang benar-benar jadi Oposisi di Negara ini. Semua "ekornya" sudah dipegang oleh Penguasa. Kalau bertindak sedikit membahayakan kekuasaan, tinggal diinjak, maka kepalanya akan kembali patuh dan menurut.

(fb)