Greenpeace Terima Tantangan Debat KLHK soal Deforestasi

[PORTAL-ISLAM.ID]  Greenpeace Indonesia menyatakan siap debat terbuka dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait data dan dan analisa deforestasi di Indonesia.

Organisasi yang bergerak dalam isu lingkungan ini sebelumnya ditantang oleh KLHK untuk membuka basis data terkait deforestasi dan reforestasi di Indonesia. Data milik Greenpeace tersebut sempat menjadi bahan untuk mengkritik pidato Presiden Jokowi dalam konferensi perubahan iklim PBB alias COP26.

"Siap terima tantangan debat terbuka dari Kementerian LHK demi keterbukaan data dan informasi kehutanan dan juga demi masa depan perlindungan hutan Indonesia," tulis Greenpeace dalam akun Twitternya, @GreenpeaceID Rabu (10/11).

Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Iqbal Damanik mengatakan pihaknya siap memberikan data yang diminta KLHK untuk membuktikan bahwa angka deforestasi akibat karhutla di Indonesia cenderung terjadi karena faktor alam, bukan kebijakan pemerintah.

"Kita siap duduk bersama KLHK, untuk menjelaskan dan membuka seluas-luasnya soal deforestasi di Indonesia," kata Iqbal saat dihubungi, Rabu (10/11).

Iqbal juga menyebut pihaknya telah memiliki data terkait keadaan hutan di Indonesia serta hasil analisis tim Greenpeace yang diminta oleh KLHK.

"Data dari Greenpeace sudah pasti lengkap, data kita juga basisnya dari KLHK lalu dari data yang kami analisis sendiri," tuturnya.

Sebelumnya Greenpeace Indonesia menyebut klaim-klaim Presiden Jokowi dalam COP26 adalah omong kosong. Salah satu poin Jokowi yang dikritik Greenpeace ialah klaim keberhasilan menurunkan angka kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), serta target rehabilitasi 600 hektare mangrove pada 2024 mendatang.

Greenpeace menyebut klaim penurunan angka karhutla hingga 82 persen di tahun 2020-2021 di era Jokowi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam seperti La Nina, bukan karena faktor kebijakan.

Sementara itu, KLHK mengklaim data deforestasi dan reforestasi milik pemerintah punya dasar ilmiah yang kuat dengan tingkat akurasi mencapai 90-95 persen. Sistem pemantauan hutan milik pemerintah menggunakan citra satelit yang terjamin kredibilitasnya.

KLHK melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ruandha Agung Sugardiman kemudian menantang Greenpeace untuk menyandingkan data dan hasil analisis terkait deforestasi dan karhutla di Indonesia.[cnn]