Melihat Hubungan Luhut dengan Lippo Karawaci hingga Adiknya Dijadikan Komisaris

[PORTAL-ISLAM.ID] Adik kandung dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Nurmala Kartini Sjahrir akan diangkat jadi anggota Dewan Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). Pengangkatan Kartini Sjahrir sebagai Komisaris Independen, akan dimintakan persetujuannya pada RUPSLB Lippo Karawaci.

Perusahaan properti di bawah Lippo Group itu dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu, 13 Oktober 2021. "Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan," kata Corporate Secretary Lippo Karawaci, Murni Nurdini, menjelaskan agenda RUPSLB, dikutip Senin (11/10).

Sebelumnya, Nurmala Kartini Sjahrir sudah masuk di jajaran dewan komisaris perusahaan di bawah Lippo Group. Saat ini, dia menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Siloam International Hospitals Tbk.

Nurmala Kartini Sjahrir merupakan adik kandung dari Luhut Binsar Pandjaitan. Mereka merupakan bagian dari lima bersaudara anak pasangan Bonar Pandjaitan dan Siti Frida Naiborhu.

Pada 26 Oktober 2017, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pernah mengusulkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Meikarta, proyek besar yang digarap Lippo Karawaci, direncanakan masuk dalam KEK tersebut.

Usulan itu disampaikan Kadin secara langsung kepada Presiden Jokowi. CEO Lippo Group, James Riady, hadir dalam pertemuan selama hampir 3 jam dengan Jokowi.

Luhut ditunjuk Jokowi untuk mengkoordinasikan usulan KEK tersebut. Dengan menjadi KEK, maka Meikarta akan mendapatkan berbagai insentif dan kemudahan investasi.

Tiga hari kemudian, Luhut menghadiri sesi peresmian topping off atau pemasangan atap bangunan pada 2 menara di proyek Meikarta pada 29 Oktober 2017. Dalam kesempatan tersebut, Luhut sempat menyatakan bahwa perizinan Meikarta tidak ada masalah.

"Saya tanya Pak James (Riady) mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. (Dia jawab) semua tidak ada masalah," kata Luhut.

Saat itu memang ada polemik soal perizinan Meikarta. Deddy Mizwar yang waktu itu Wakil Gubernur Jawa Barat menolak alih lahan seluas 6.000 hektare yang diajukan Pemkab Bekasi untuk Meikarta.

Dalam pidato sambutannya, Luhut juga menekankan agar masyarakat tidak cepat berburuk sangka terhadap proyek Meikarta. Ia menyatakan bahwa Meikarta telah menciptakan 70 ribu lapangan kerja yang 90 persen di antaranya untuk pekerja lokal.

"Saya melihat betapa Pak James mempertaruhkan reputasi Lippo untuk membangun kawasan yang sudah dipersiapkan selama 20 tahun," imbuhnya.

OTT KPK

Pada 14 Oktober 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap miliaran rupiah dari Meikarta ke beberapa pejabat Pemkab Bekasi, termasuk Bupati Neneng Hasanah Yasin.

Luhut yang sebelumnya sempat menyatakan perizinan Meikarta tidak ada masalah, mengaku tidak tahu persis soal perizinan proyek tersebut.

"Ya kan banyak izin di sana yang nggak saya tahu, karena saya tanya emang enggak ada masalah lagi," kata Luhut pada 16 Oktober 2018.

Luhut menyampaikan, kehadirannya saat acara peresmian itu juga hanya sebatas undangan. Ia menyayangkan adanya kasus suap itu dan berpesan agar pengembang Meikarta mengikuti proses hukum.

"Kalau memang ada masalah ya hukum berlaku. Tapi ini memang ya, kita sayangkan kok sampai jadi begitu. Ya, saya kira biarin saja diproses hukum berjalan. Tapi proyek is proyek itu kan bagus. Bahwa ada masalah teknis seperti di dalam biar diselesaikan secara hukum aja ya," kata Luhut.

(Sumber: Kumparan)