5 Anggota DPRD Labura Ditangkap saat Dugem Positif Narkoba, Sosiolog: Jika Indonesia Tegas Seperti Duterte Tidak Akan Seperti Ini

[PORTAL-ISLAM.ID]  Polres Asahan mengamankan 17 orang termasuk 5 anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) saat razia PPKM di tempat hiburan malam di Asahan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (7/8/2021) malam.

Diketahui, lima oknum anggota DPRD tersebut adalah Jainal Samosir (Ketua Fraksi Hanura Labura), M Ali Borkat (Ketua DPC PPP Labura), Khoirul Anwar Panjaitan (DPRD Fraksi Golkar), Giat Kurniawan (Anggota DPRD PAN), dan Pebrianto Gultom (anggota DPRD asal Partai Hanura).

Polisi turut mengamankan barang bukti ekstasi saat menangkap 5 anggota DPRD Labura.

Kelima anggota DPRD Labura tersebut langsung dibawa ke Polres Asahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Polisi menyatakan 5 anggota DPRD Labuhanbatu Utara (Labura), yang ditangkap di tempat hiburan malam saat razia PPKM di Asahan, Sumatera Utara (Sumut), positif narkoba. 

"Dari 17 yang diamankan itu setelah dites urine, dua orang yang negatif narkoba. Sisanya positif narkoba termasuk anggota dewan itu. Mereka mengkonsumsi narkoba saat dugem," kata Kasat Narkoba Polres Asahan, AKP Nasri Ginting, Minggu (8/8/2021).

Terpisah, Ketua DPRD Labuhanbatu Utara (Labura) Indra Surya Bakti membenarkan lima anggota dewan diamankan saat razia PPKM di Kisaran. Indra pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada aparat kepolisian.

"Benar, kelimanya diamankan polisi. Kita serahkan penanganan kasusnya ke polisi. Kita menghormati apapun itu," kata Indra.

Indonesia Surga bagi Narkoba

Menanggapi peristiwa tersebut, sosiolog FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar mengatakan, sebetulnya jika dicermati secara jeli, berita semacam ini sudah tidak memiliki nilai news yang penting. Tetapi, menurutnya tetap saja ada pesan yang bisa dipetik.

“Disebut tak memiliki nilai news yang penting adalah karena faktanya fenomena serupa sudah begitu massif. Tanpa kita ketahui dengan jelas, di luar yang tertangkap pastilah jumlahnya jauh lebih besar. Dari yang tertangkap tentu tidak semua terberitakan oleh satu dan lain sebab yang juga begitu musykil untuk dipikirkan,” ujar Ketua LHKP PW Muhammadiyah Sumut ini, Ahad (8/8/2021), seperti dilansir tajdid.id.

Lanjut Shohin, melihat massifnya penyalahgunaan narkoba saat ini di Indonesia, maka sebetulnya Negara harus berfikir lebih ke hulu.

“Apa yang menjadi penyebab utama? Tak lain adalah ambivalensi dan permissiveness yang antara lain diikuti oleh pendirian lembaga rehabilitas,” sebutnya.

Dikatakan Shohib, Indonesia dengan penduduk terbesar ke empat di dunia adalah salah satu surga bagi narkoba.

“Dunia tahu itu. Toke besar, toke menengah dan toke kecil serta para pengedar yang berkolaborasi dengan kekuatan resmi yang untuk amannya selalu disebut oknum, secara leluasa telah memanfaatkan demand yang trus bertambah pesat menjadikan Indonesia sebagai surga bagi narkoba,” ungkapnya.

Jadi, kata Shohib,  jelas ada ketakberdayaan by design akibat pembiaran yang berawal dari sikap ambivalensial.

“Jika Indonesia bertegas seperti Filipina, nasibnya tidak akan separah ini,” tukas Shohib.

Menurut Shohib, pendirian lembaga rehabilitasi sangat memungkinkan penyelewengan hukum yang menurut para ahli kriminologi bisa bermodus jual beli pasal. Di sini toke besar bisa menjadi pemakai, dan atas biaya-biaya yang proporsional bisa beroleh pengistimewaan menjadi warga binaan di lembaga rehabilitasi.

“Memang rakyat kecil akan menjadi sasaran utama permusuhan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba. Mereka akan mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan yang semakin hari semakin tidak manusiawi. Fungsi pemasyarakatan pun makin lama makin kabur. Orang bisa menjadi lebih terasah kemahirannya di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga jaminan peredaran narkoba di tengah masyarakat terjamin kelestariannya,” sebutnya.

Shohib mengatakan, salah satu pertanyaan musykil yang tak pernah mampu dijawab oleh Kementerian Hukum dan HAM ialah mengapa orang yang dikarengkeng besi (terpidana) bisa terus menjadi pengendali peredaran narkoba.

“Karena itu, sebaiknya belajarlah atas sikap tegas dan mementingkan keselamatan bangsa dari Rodrigo Duterte, Presiden Filipina,” tutupnya.(*)