KETERLALUAN! 2 Media Ternama Dunia Menghina Kampanye Pemerintah #KitaPercayaJokowi

The Guardian keterlaluan. Media Inggris berumur 2 abad itu bikin headline: "Struggling for work and food, Indonesia's poorest suffer as Covid crisis deepens" (Berjuang untuk pekerjaan dan makanan, orang-orang miskin di Indonesia menderita saat krisis Covid semakin dalam).

Reuters sama saja. Media berumur 170 tahun itu menulis: "Don't get sick: Indonesia's poor miss out on Covid care".

2 judul itu menghina kampanye pemerintah: #KitaPercayaJokowi. Saya lihat pusat gempa kampanye itu di Kantor Staf Presiden (KSP). 

The Guardian dan Reuters seolah tutup mata atas kehebatan pidato "Winter is Coming" Jokowi yang dipuji IMF dan World Bank. Tak usah membelokkan opini menjadi "Death is Coming". 

Jangan bikin pusing. Apa tidak tahu Kepala KSP lagi sibuk urusan skandal Ivermexxin yang dibelejeti ICW. Jangan ganggu bisnis gurih semasa pandemi.

ICW juga tidak usah aneh-aneh. Skandal tidak usah dibuka-buka. Serahkan saja kepada akang pendiri yang tokoh antikorupsi cum Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Pasti 'beres'!

Tulis dan ungkaplah sesuatu yang menguatkan imun: IPO Bukalapak kebanjiran peminat. Seperti Forbes: Bukalapak raih US$1,5 miliar (Rp21 triliun). Supaya Presiden bisa pamer Indonesia sebagai negara terbanyak unicorn-nya di Asia Tenggara. Tulis besar-besar: "Valuasi GoTo tembus Rp572,9 triliun". 

Tulis headline, buatkan grafis: "Jokowi Membawa Indonesia Diperhitungkan Dunia"; "Jokowi Membangun Ekonomi Indonesia"; "Jokowi Membangun Indonesia". 

Berbakat juga saya jadi pendengung pemerintah. 

Saya baca di Kontan, pemerintah masih butuh tambahan anggaran Rp55,21 triliun untuk penanganan Covid-19 termasuk perlindungan sosial. Alokasi sebelumnya Rp699,43 triliun, menjadi Rp744,75 triliun.

Rasanya kita perlu hubungi Menkopolhukam Mahfud MD buat tambal kekurangan itu. Pertimbangannya bukan karena beliau ahli hukum dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tetapi karena beliau yang melantik Satgas BLBI sekaligus salah satu pengarah. 

Logikanya begini: 

1) jika pembunuh dalam sinetron Ikatan Cinta saja bisa beliau analisis dan ungkap dengan cepat, berarti obligor BLBI yang berutang Rp110,4 triliun dan sampai kini pemerintah masih menanggung biaya bunganya harusnya bisa cepat ditangkap dan disuruh segera kembalikan pokok, denda, dan bunganya;

2) jika pandemi membuat beliau memiliki banyak waktu untuk menonton sinetron Ikatan Cinta, berarti beliau juga punya banyak waktu untuk menonton berita betapa triliunan uang tengah beredar dalam aksi-aksi sejumlah konglomerat dan korporasi di bursa saham dan itu sangat berpotensi pencucian uang, pun bukan tidak mungkin ada pakaian kotor dana BLBI di dalamnya;

3) jika beliau bisa mengulas alat bukti pidana sesuai Pasal 184 KUHAP dalam peristiwa pembunuhan di sinetron Ikatan Cinta, harusnya beliau bisa mengarahkan Pokja Pelacakan Satgas BLBI yang di dalamnya ada BIN dan PPATK untuk melacak dan menelusuri data debitur/obligor, jaminan, harta kekayaan lain, yang siapa tahu mau dicuci lewat bursa saham.

Simpel dan masuk akal logika saya, kan? Tak perlu jadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Rektor UI macam Ari Kuncoro untuk berlogika seperti itu, yang malah ujungnya nanti kita ribet harus kasih hadiah jabatan komisaris bank BUMN.

Amanat TAP MPR X/MPR/2001 jelas: "Melakukan tindakan yang tegas terhadap para pelaku yang terbukti secara hukum terlibat dalam kasus penyimpangan BLBI... " Bisa dikejar hingga AHLI WARIS dan pihak-pihak lain yang BEKERJA SAMA (Keppres 6/2021 tentang Satgas BLBI).

Audit BPK tahun 2006 ada (saya lampirkan di bawah).

Data dan dokumen 22 obligor nakal di Satgas BLBI ada. 

Semakin lama ditangkap, semakin leluasa mereka putar-putar aset, salah satunya pencucian uang lewat bursa (termasuk IPO). 

Gejalanya nyata: menggunakan perusahaan rugi, belum lama berdiri, skala tidak terlalu besar agar mudah dimainkan volatilitasnya, menggunakan banyak proxy, menyelubungkan dengan perusahaan cangkang supaya pengendali sesungguhnya tersembunyi, publikasi gencar untuk memikat publik dan seolah perusahaannya memiliki reputasi bagus, menggaet pejabat negara untuk memuluskan regulasi dan lobi, ada upaya mengakali pajak...

Silakan amati tren saat ini. Perusahaan yang baru rencana-rencana menjadi digital sangat marak (terutama bank-bank kecil yang mesin ATM-nya saja mungkin belum ada), mem-blow up valuasi dan prospek masa depan, menduduki 10 besar emiten dengan kapitalisasi pasar besar, pemainnya para konglomerat, blocking iklan di mana-mana... 

Masak tidak bertanya, siapa saja yang beli saham IPO triliunan begitu (bahkan diberitakan oversubscribed sampai US$6 miliar (Rp84 triliun). Kan bapak saya yang pensiunan satpam pabrik obat tidak mungkin menyerap saham triliunan begitu.

Di Insight Katadata mengonfirmasi siapa saja yang pesan saham IPO Bukalapak: kebanyakan adalah investor asing dan dari Singapura. Kalau retail sedikit.

Tuh! Bisa jadi asing beneran, bisa jadi aseng. Orang Indonesia juga tapi pakai kendaraan badan hukum asing. Bukan tidak mungkin tahun 2016 mereka memanfaatkan Tax Amnesty, saat ini memanfaatkan booming digital-digitalan.

Tidak gampang mengusut pencucian uang dan menagih obligor, perlu waktu, harus antisipasi perlawanan balik mereka, nanti merusak iklim investasi, menimbulkan sentimen negatif pasar, harus ada mutual legal assistance...

Ya, memang susah, bos. Yang gampang itu menangkap tukang bubur pelanggar PPKM dan menghalau pasukan bikers di Lenteng Agung pakai barracuda. 

Salam Cuci Uang.

(By Agustinus Edy Kristianto)