Epidemiolog UI Bantah Omongan Luhut: Anies Sudah Usulkan Tapi Ditolak Pusat

[PORTAL-ISLAM.ID] Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), dr. Pandu Riono, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengusulkan pengetatan PPKM pada akhir Mei 2021, tapi ditolak pemerintah pusat.

Pandu menyampaikan informasi ini melalui cuitannya di akun Twitter @drpriono1 pada Sabtu, 3 Juli 2021. 

Menurut epidemiolog UI itu, cuitan tersebut untuk merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku tidak tahu potensi peningkatan kasus Covid-19.

"Merespons omongannya Luhut bahwa pemerintah tidak tahu," kata dia saat dihubungi Tempo, Minggu, 4 Juli 2021.

Pernyataan Luhut yang dimaksud adalah ketidaktahuan pemerintah soal potensi peningkatan kasus Covid-19 pada Juni 2021. Luhut mengatakan pemerintah tidak pernah memperkirakan akan ada lagi lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air.

"Jujur kami tidak memprediksi setelah Juni tahun ini terjadi lonjakan lagi. Ini yang kami ketahui baru. Banyak ketidaktahuan kita mengenai Covid-19," kata Luhut dalam konferensi pers, Kamis, 1 Juli 2021.

Padahal, kata Pandu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengusulkan kepada pemeruntah pusat pengetatan PPKM pada akhir Mei 2021 setelah mendengarkan masukan dari Tim Pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI).

"Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui (Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia) tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali," kata epidemiolog UI itu.

Namun, pemerintah pusat menolak usulan tersebut. "Tak diterima, karena isu ekonomi."

Epidemiolog UI itu menduga pemerintah pusat lebih mempertimbangkan urusan ekonomi ketimbang menanggulangi Covid-19. Dia mencuit ada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), tapi yang terpikir hanya PEN. [Tempo]