Rotasi PANGLIMA TNI Terancam Macet

Rotasi PANGLIMA TNI Terancam Macet

Lepas dari soal ada atau tidaknya lobi dari sang mertua, Presiden mestinya merotasi posisi Panglima TNI ke Angkatan Laut (bukan ke Angkatan Darat). 

Apalagi, saat ini memang gilirannya Angkatan Laut memimpin. 

Rotasi angkatan ini sudah pernah macet ketika Jokowi mengganti Moeldoko (Angkatan Darat) dengan Gatot (Angkatan Darat) di awal masa jabatannya dulu. 

Jika sesudah Panglima TNI Hadi Tjahjanto (Angkatan Udara) jabatan ini kembali diberikan ke Angkatan Darat, maka selain mencederai prinsip distribusi kesempatan bagi ketiga angkatan, yang menjadi bagian dari fatsoen TNI sesudah Reformasi, pilihan itu juga bertabrakan dengan jargon pembangunan maritim yang pernah diusung Presiden. 

Sangat aneh, jargonnya pembangunan maritim, namun selama dua periode menjabat Jokowi belum pernah sekalipun mengangkat Panglima TNI dari Angkatan Laut.

Jangan lupa, rancangan Perpres Alpahankam (rencana pengajuan anggaran belanja pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan senilai Rp1.760 triliun) yang kemarin bikin heboh itu trigger-nya/pemicunya adalah peristiwa nahas yang menimpa kapal selam Nanggala 402. 

Presiden sangat prihatin dengan peristiwa tenggelamnya kapal selam kebanggan itu sehingga meminta Kemenhan dan TNI menyusun rencana strategis terkait Alpahankam. 

Jadi, sangat lucu kalau sesudah peristiwa itu, dan menghadapi dinamika isu Laut Cina Selatan, Presiden terus-menerus memfavoritkan Angkatan Darat untuk kursi Panglima TNI. 

Jangan sampai rotasi antar-angkatan ini sengaja dibuat macet untuk membela kepentingan orang per orang.

By Tarli Nugroho
(Institute for Policy Studies)