Debat ini digelar secara langsung di ruang wartawan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/6/2021). Debat ini dimoderatori oleh peneliti ICW Kurnia Ramadhana dan dihadiri juga secara daring oleh Najwa Shihab.
Firli tidak terlihat hadir. Kurnia menjelaskan, pihaknya sudah mengundang secara resmi ke KPK agar Firli datang di debat ini.
"Selanjutnya kita coba apakah yang bersangkutan apakah berani untuk datang ke debat tes wawasan kebangsaan ini. Karena sebelumnya teman-teman, surat sudah dikirimkan secara resmi ke KPK untuk mengundang Ketua KPK pak Firli Bahuri untuk datang pada siang hari ini," kata Kurnia saat acara debat berlangsung.
Namun, hingga debat berakhir, Firli belum kunjung terlihat. Giri menyebut debat ini merupakan sarana untuk mencerdaskan publik terkait TWK alih status pegawai KPK sebagai ASN.
"Tetapi yang penting bukan menang kalah, ini sarana kita untuk mencerdaskan pada publik, karena tes wawasan kebangsaan ini tertutup sekali. Kita nggak pernah tahu siapa 75, tidak pernah tahu 51, tidak pernah tahu soal proses metodologi. Bahkan orang yang mewawancarai kita pun juga tidak mengetahui kita juga," ujar Giri.
Giri mengatakan perdebatan ini berawal dari tantangan pengguna Twitter. Giri sempat bercanda, jika kalah debat, di antara mereka harus mundur dalam jabatannya.
"Saya nggak nantang, jadi netizen sebenarnya yang membuat acara ini. Apakah perlu debat Pak Firli dengan saya, kemudian mantan Jubir kita bertanya saya di Twitter kan, kemudian saya jawab, saya siap saja. Saya bertanya bercanda di sana, kalau kalah siap mundur atau tidak, gitu," ujarnya.
"Kalau saya siap mundur. Jadi dengan konsekuensi itu hari ini apakah ada yang nggak siap mundur, saya pikir mungkin ditanyakan ke yang bersangkutan," sambungnya.
Menurut Giri, transparansi merupakan ciri khas dalam tata kelola pemerintahan dan proses TWK melanggar ciri khas tersebut. Dia juga menyesalkan TWK yang 'menyingkirkan' 51 pegawai KPK.
"Jadi menurut saya keterbukaan transparansi yang menjadi ciri khas tata kelola pemerintahan umum yang baik dilanggar dalam proses ini dan saya sebenarnya menyesalkan karena pimpinan KPK mestinya melindungi pegawainya, memperjuangkan agar KPK ini kuat," katanya.
"Tapi kemudian sepertinya 75 ini seakan-akan diserahkan kepada lembaga lain untuk dijustifikasi bahkan di-labeling tidak bisa dibina. Ini menyakitkan, bagi generasi dan seluruh Indonesia, orang kan belajar, ini lho pemberantasan korupsi yang berani, Novel dan sekelas orang-orang Novel lainnya, kalau berani-berani berarti tidak dihargai," tambah Giri.[detik]
