“Saya melihat fasilitas kartu kredit yang diberikan Pertamina dari level Komisaris hingga Manajer ini memang tidak ada relevansinya bagi kinerja perusahaan. Tentunya akan ada potensi penghematan yang cukup besar jika fasilitas kartu kredit ini tidak ada lagi. Kalau memang ingin melakukan pengeluaran untuk kebutuhan perusahaan tentu bisa dilakukan secara administratif oleh perusahaan,” ucap Eko kepada wartawan, Rabu (16/6/2021).
Eko berharap biaya dari fasilitas kartu kredit yang dihapus itu tak lari ke fasilitas yang tidak esensial. Dia mencontohkan uang dinas yang membeludak.
“Perlu hati-hati juga jangan sampai fasilitas kartu kredit ini dihapus tetapi justru biayanya lari ke fasilitas lain yang tidak esensial. Biaya perjalanan dinas yang membeludak, misalnya di tengah COVID-1 seperti ini, menurut saya, bisa menjadi potensi untuk dapat dilakukan efisiensi oleh Pertamina,” kata dia.
Ketua DPW PAN DKI Jakarta itu berharap Menteri BUMN Erick Thohir juga meninjau fasilitas kredit di BUMN lain. Eko juga mendorong BUMN melakukan pembenahan.
“Ada baiknya juga, Menteri BUMN juga bisa melihat hal ini. Jangan-jangan memang banyak BUMN yang memberikan fasilitas kartu kredit ke jajaran pejabatnya. Menurut saya, ini juga jadi momentum perbaikan internal BUMN dan berpotensi membuat anggaran BUMN lebih efisien dan berkualitas,” kata Eko.
Ahok Diminta Tak Hanya Urus Kartu Kredit
Eko juga berharap Ahok sebagai Komut tidak hanya menyerempet soal kartu kredit. Sebab, masih banyak persoalan lain yang harus dibenahi di tubuh Pertamina.
“Tetapi tentu menurut saya tantangan yang lebih penting adalah mendorong efisiensi yang fundamental di tubuh Pertamina. Komisaris semestinya jangan hanya menyerempet soal kartu kredit yang jumlahnya belum tentu signifikan bagi operasional perusahaan. Tapi coba tunjukkan dan buktikan langkah efisiensi apa saja yang berhasil dicapai, terutama setelah pembentukan sub-holding di Pertamina. Coba tunjukkan berapa persen efisiensi yang berhasil diraih dan dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan,” jelasnya.
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pertamina, kata Eko. Salah satunya kebakaran kilang Pertamina yang terjadi berulang kali.
“Saya rasa pekerjaan rumah Pertamina lain juga banyak dan perlu perhatian serius bagi Komisaris agar dapat teratasi dengan cepat. Contoh kebakaran kilang Pertamina yang terus berulang juga berpotensi menambahkan biaya yang besar untuk melakukan revitalisasi. Belum dampaknya yang membuat investor enggan untuk berinvestasi kilang. Sudah marginnya kecil, malah berpotensi kebakaran,” tutur dia.
Ahok diketahui menghapus fasilitas kredit pejabat Pertamina. Ahok menjelaskan fasilitas kartu kredit ini memiliki potensi penyalahgunaan yang besar.
“Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan,” ungkap Ahok ketika dihubungi detikcom, Selasa (15/6).[detik]
