Hal ini diungkapkan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Supradiono, dalam diskusi daring Polemik MNC Trijaya bertajuk "Dramaturgi KPK", Sabtu (8/5/2021).
Menurut Giri, total ada 9 kasatgas KPK yang tak lolos TWK untuk proses peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
“Hampir semua kasatgas yang berasal dari KPK, 7 kasatgas penyidikan dan 2 kasatgas di penyelidikan juga bagian dari 75 itu tadi,” ungkap Giri.
Giri sendiri adalah salah satu pegawai yang ikut tak lolos TWK itu. Selain dirinya, ada nama penyidik Novel Baswedan, penyidik Ambarita Damanik, penyelidik Riswin.
Kemudian, ada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujanarko, Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK, Rasamala Aritonang, serta Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Herry Muryanto.
“Dan seluruh pengurus inti dari Wadah Pegawai dan ada beberapa orang yang memang kita sudah cukup kenal baik,” beber Giri.
Giri bahkan menyebut, banyak pegawai yang tidak lolos tes sedang menangani kasus-kasus korupsi, seperti korupsi bantuan sosial (bansos) serta korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
"Beberapa penyidik sebetulnya sedang menangani kasus-kasus yang besar," katanya.
Giri memberi contoh seperti penyidik Andre Nainggolan yang sedang menangani kasus korupsi terkait bansos. Lalu Novel Baswedan yang tengah menangani kasus korupsi di KKP.
"Saya yakin dengan common sense yang ada dari 9 kasatgas yang ada pasti membahayakan kelangsungan dari penanganan kasus tersebut," imbuh Giri.
Informasi soal nama-nama pegawai KPK yang tak lolos itu Giri dapatkan lewat perbincangan informal. Ia menyebut, sampai saat ini Pimpinan KPK belum membuat pengumuman resmi daftar nama pegawai yang tidak lolos TWK.
“Secara formal belum, tetapi sudah dibuka dan diperlihatkan kepada pegawai,” ujar Giri.
Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua KPK, Abraham Samad, mengungkapkan kecurigaannya terkait ketidaklulusan 75 pegawai lembaga antirasuah itu.
Abraham Samad mengatakan, ada skenario untuk “bersih-bersih” sejak revisi UU KPK yang sah pada 2019.
“Tes wawasan kebangsaan ini jangan-jangan memang bertujuan menyingkirkan 75 orang ini. Kenapa ada dugaan begitu? Karena saya tahu persis bahwa 75 orang ini dikenal tanpa kompromi memberantas korupsi, tanpa pandang bulu, orang-orang yang kita harapkan masih bisa menjaga marwah KPK,” kata Abraham Samad.
Ia mengaku yakin, pegawai-pegawai yang tak lolos TWK adalah orang berintegritas dan tak mau berkompromi dengan koruptor.
“Saya tidak bisa membayangkan kalau mereka semua ini disingkirkan, apakah masih ada OTT sekelas menteri, apakah masih ada OTT yang mencengangkan, apakah masih ada pemberantasan korupsi yang kita harapkan bila mereka semua tidak ada,” imbuh Abraham Samad.
Seperti diketahui, 75 pegawai KPK ini adalah sebagian dari 1.351 orang yang ikut dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Sampai saat ini, KPK belum membuka daftar orang-orang yang tak lolos.
“Kita ingin pastikan bahwa kita menjunjung hormati menegak hormati hak asasi manusia. Karena kalau kami umumkan, tentu akan berdampak kepada anak, istri, keluarga, cucu, besan, mertua, kampungnya di kampung halamannya. Kami bukan memiliki cara kerja kerja seperti itu,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam jumpa pers, Rabu (5/5/2021).
(Sumber: KompasTV)
