KERETA CEPAT AMBYARRRR
LALU .... Mana Yang Disebut Sebagai Pembangunan Untuk Rakyat Itu???
(yang ada adalah PRAKTEK BISNIS antara NEGARA dengan RAKYATNYA)
mohon baca:
Perjalanan Kereta Cepat : 'Ditikung' China Hingga Biaya Proyek Bengkak
Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak 20%, RI Mau Nego Saham dengan China
--- --- ---
Kemungkinan yang kelak sangat mungkin terjadi, berdasarkan perkembangan terkini (atas Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung), adalah:
(1) Porsi kepemilikan saham Indonesia pada PT Kereta Cepat Indonesia China (konsorsium Indonesia China yang membangun proyek) AKAN TURUN!
Saat ini porsinya adalah 60 % Indonesia ( dimiliki oleh kumpulan beberapa BUMN, dan 40 % ( dimiliki oleh Beijing Yawan HSR Co Ltd ).
KENAPA TURUN ? ya karena seiring dengan pembengkakan biaya proyek yang mencapai Rp 20 Trilliun, tidak memungkinkan BUMN Indonesia untuk setor modal lagi karena kondisinya juga sedang "sulit".
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung SEMULA membutuhkan biaya estimatif Rp 88,4 triliun.
(2) Masa Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan berlangsung lebih lama lagi.
*Konsesi : Hak Pengelolaan
Tadinya diputuskan oleh Pemerintah bahwa masa konsesinya adalah 50 Tahun dari sejak awal konstruksi (Menteri Jonan), tetapi di era Menteri Budi Karya Budi Sumadi diubah menjadi 50 Tahun dari sejak awal operasi.
Seiring pembengkakan biaya proyek, akan sangat mungkin masa konsesi lebih panjang lagi agar bisa mencover pembengkakan budget tersebut.
*Info lain : 75 % pembiayaan proyek kereta cepat itu berasal dari HUTANG kepada China Development Bank (CDB), dengan 63% utang ditarik dalam mata uang US$ (Dolar Amerika Serikat).
ARTINYA ...
Artinya, makin lama konsesi MAKA semua prasarana yang kelak kemudian diserahkan kepada pemerintah adalah "BESI TUA" meski secara formil ( dokumen di atas kertas ) adalah dalam kondisi laik operasi.
(3) Harga Tiket Akan Membengkak
Estimasi semula Harga Tiket adalah di kisaran Rp 300.000,- ( ada kelas-kelasnya ), dan seiring dengan pembengkakan biaya proyek akan sangat mungkin akan kenaikan harga tiket karena Pemerintah sudah men-declare tidak akan mengeluarkan subsidi tiket. *sebagian besar pengamat transportasi meragukan deklarasi pemerintah ini.
Mahalkah ??? menurut hemat saya pribadi, ya tidak mahal-mahal amat dengan catatan yang potensial naik adalah Masyarakat Berpenghasilan Cukup.
Kalau untuk Masyarakat Berpenghasilan Pas-pasan, naik "Prima Jasa" sudah bagaikan memiliki Mobil Pribadi. *gak endorse lho yaa...
Masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan lain yang potensial terjadi seperti diantaranya jika target penumpang tidak tercapai secara signifikan MAKA akan ada subsidi tiket oleh Pemerintah melalui APBN seperti yang diberikan kepada LRT.
=== ===
Sedikit flashback ke belakang, Sahabat saya Bang Rinaldi Chandra adalah salah satu teman di Akun TP dulu, yang turut menyaksikan bagaimana saya "menggempur" habis-habisan proyek KA Cepat JKT-BDG, dengan pokok penekanan:
"Bukannya Tidak Setuju, Melainkan Proyek Tersebut Tidak Urgent (kurang mendesak utk segera dijalankan), Memberatkan BUMN, Berpotensi Membebani APBN dan Banyak Misteri alias Ketidaktransparanan yang akhirnya kini terbukti satu persatu terurai,"
Masih pada ingat khan ? yang awalnya getol melakukan Studi Kereta Cepat itu sebetulnya adalah JEPANG ! tapi Presiden Jokowi "mendadak" memilih China dengan (salah satu) pertimbangannya adalah Biaya Lebih Murah ( Pakai Acara Groundbreaking dadakan, yang Menteri Jonan tidak hadir ). TAPI kalau sekarang jadi ambyar begini, Wajar khan jika rakyat mempertanyakan bonafiditas dan kredibilitas proyek ini ??? ADA APA SEBETULNYA YANG TERJADI DENGAN "PEMAKSAAN" PELAKSANAAN PROYEK KA CEPAT OLEH CHINA ??? *kita tunggu kelak waktu yang akan menguraikan.
FAKTA-FAKTA DI ATAS menghasilkan kesimpulan uraian BAHWA Pemerintah Jokowi banyak melakukan pembangunan yang tidak menempatkan rakyat sebagai Subyek Pembangunan, MELAINKAN HANYA OBYEK BISNIS semata.
Di era Pak Jokowi, Negara banyak melakukan praktek bisnis kepada rakyatnya sendiri.
Contoh lain: Bagaimana Jalan Tol (baca : Jalan Berbayar) marak dibangun, tetapi akhirnya hak pengelolaannya dijual kepada swasta hingga ke negara asing.
Emang Salah kah Model Pembangunan Presiden Jokowi? saya jawab bukan soal salah atau benar, melainkan Negara ini sudah terarahkan (diarahkan?) untuk SEMAKIN tidak lagi sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri bangsa sebagaimana tertuang pada Dasar dan Konstitusi Negara.
===>>> Pada status macam ini, biasanya ada komentar nyinyir : Gak Usah Lewat Tol ! Gak Usah Naik Kereta Cepat !
He.he..he... Emang Apa Hubungannya ??? Lewat Tol Naik Kereta Cepat adalah Murni Transaksi Bisnis, masak ada customer mau menggunakan jasa bisnisnya 'kok ditolak? khan mau bantu "menyangga" cicilan hutang 🥴 🧐
TAPI ya sudahlah sahabat-sahabat semua, Puasa-puasa gini mari kita niatkan Uraian Status ini sebagai clearance atau semacam purifikasi informasi untuk bisa semakin obyektif dalam memahami persoalan bangsa.
(By Tara Palasara)
