Pria yang akrab disapa Romo Benny ini menerangkan, banjir merupakan fenomena alamiah yang bisa diprediksi. “Kita harus mempersiapkan dan memantau dengan kemajuan teknologi untuk mampu membuat kebijakan yang kuat dan terukur untuk mengatasi masalah banjir ini,” tegasnya, Minggu (21/2).
Selain itu, Benny melihat tidak ada kelanjutan program yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir di Ibu Kota. Seharusnya, program-program Gubernur DKI sebelumnya yang sudah bagus dilaksanakan dan dikembangkan lagi.
"Seperti zaman Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) dulu ada pengerukan, pembersihan drainase dengan pasukan kuning atau pasukan oranye. Sehingga ketika curah hujan melebihi kapasitas, air bisa mengalir. Nah, ini harus dilanjutkan dan dikembangkan lagi kebijakannya dan serius mengatasinya," jelas Benny.
Sejumlah pihak mempertanyakan kenapa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ikut mengomentari banjir Jakarta tetapi tidak bersuara dalam persoalan korupsi bantuan sosial (bansos) yang melibatkan elite PDIP.
“BPIP ikut ngoceh banjir Jakarta tetapi membisu korupsi bansos PDIP,” kata aktivis politik Rahman Simatupang dalam pernyataan kepada suaranasional, Senin (22/2/2021).
Menurut Rahman, BPIP ikut mengomentari banjir Jakarta menunjukkan Anies diserang dari berbagai arah.
Kata Rahman, BPIP di bawah kendali Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempunyai kepentingan untuk menyerang Anies kasus banjir di Jakarta.
“Ocehan BPIP untuk mendelegitimasi Anies dan bisa muncul hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta,” kata Rahman.
Menurut Rahman, korupsi bansos yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila justru BPIP membisu sama sekali.
“Tafsiran Pancasila melalui BPIP sangat berbahaya,” pungkasnya.
