Untung Rugi Pilkada Serentak Digelar 2022, Anies & RK Untung, Ganjar Buntung

[PORTAL-ISLAM.ID]  Pilkada Serentak tahun 2022-2023 masih jadi pembahasan dalam draf revisi UU Pemilu. Banyak orang mengaitkan Pilkada 2022 dan 2023 ini sebagai panggung menuju Pilpres 2024.

Sejumlah tokoh diprediksi bakal beruntung jika Pilkada digelar tahun 2022-2023. Terutama bagi kepala daerah yang ingin maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Jika berhasil Pilkada serentak digelar 2022-2023, maka tidak lagi berbarengan dengan Pileg dan Pilpres tahun 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menyebutkan, dua nama kepala daerah yang akan mendapat untung jika Pilkada digelar tahun 2022-2023.

Mereka yang akan diuntungkan momentum Pilkada 2022-2023 ialah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK).

Adi mencontohkan satu keuntungan yang akan didapat Anies Baswedan jika Pilkada 2022 digelar untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta, dan dalam konteks dirinya kemballi maju menjadi calon petahana.

“Kalau 2022-2023 ada Pilkada tentu kesempatan bagi Anies untuk kembali memenangkan Pilkada Jakarta, sebagai golden ticket menuju 2024,” ujar Adi, Jumat (29/1/2021).

“Beda ceritanya kalau enggak ada, ya Anies wassalam (selesai masa jabatannya di 2022 -red), dia harus bikin panggung politik baru (untuk maju di 2024 -red),” jelasnya.

Hal serupa, lanjut Adi, juga bisa terjadi kepada Ridwan Kamil, yang diketahui baru menjabat satu kali sebagai Gubernur Jawa Barat.

Maka, tidak menutup kemungkinan menurutnya, sosok yang kerap disapa Kang Emil itu juga bakalan maju sebagai calon petahana di Pilgub Jabar di tahun 2023.

“Termasuk Ridwan Kamil di 2023, dia juga harus kembali bertanding di Jawa Barat. Setidaknya harapan untuk memenangkan pertarungan,” ungkapnya.

Berbeda ceritanya dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang selama ini digadang-gadangkan sebagai salah satu capres di 2024.

“Tapi beda dengan Ganjar. Ganjar sudah dua periode. 2023 dia sudah tidak jadi Gubernur lagi. Dia harus berfikir bagaimana tetap menjadi perbincangan publik yang dipersepsikan layak untuk 2024,” paparnya.

“Jadi masing-masing kepala daerah ini berbeda treatment dan cara memoles citra dirinya ya,” kata Adi Prayitno.

PDIP Tolak Pilkada 2022

Berita sebelumnya, pengamat politik Pangi Syarwi Cinago menanggapi sikap partai PDIP yang menginginkan Pilkada tetap digelar pada tahun 2024.

Pangi menilai, sikap partai berlambang kepala banteng hitam tersebut tidak lain hanya ingin melemahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pasalnya, jika pilkada digelar pada tahun 2024, maka Anies bakal kehilangan panggung selama dua tahun karena masa jabatannya berakhir pada tahun 2022.

“Pertama, ini ingin melemahkan Anies sehingga tak punya panggung selama 2 tahun,” ungkapnya dihubungi PojokSatu.id, di Jakarta, Jumat (29/1/2021).

Dengan begitu, kata Pangi, semua kepala daerah di seluruh Indonesia yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022, akan diisi pelaksana tugas (Plt). Dimana Plt ini yang menentukan Mendagri dan tentu penguasa Istana.

“Bayangkan, ada ratusan kepala daerah yang akan plt kalau Pilkada Serentak 2024. Itu bisa dibayangkan Kemendagri dan PDIP bakal menang banyak,” tandasnya.

Diketahui, dalam draf revisi UU Pemilu, Pilkada akan dinormalisasi atau digelar 2022 dan 2023. Salah satu Pilkada yang akan digelar yakni Pilgub DKI Jakarta.

Sementara dalam UU Pemilu saat ini, perhelatan Pilgub DKI akan mundur pada 2024. Sehingga jabatan Anies setelah habis 2022, nantinya bakal diisi oleh penjabat sementara.

(Sumber: Pojoksatu)