"Untuk DKI Jakarta target kita 1.600 orang, sehari 100 orang," kata Risma saat meninjau data kependudukan dan pembukaan rekening ATM Atensi bagi warga marjinal di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu 13 Januari 2021.
Risma mengatakan kepemilikan KTP menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan, sesuai dengan alamat dan KTP.
"Dengan demikian maka kita bisa akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan yang sebetulnya karena tidak ada rumah. Kami juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK-nya," kata mantan Wali Kota Surabaya tersebut.
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, selama ini warga marjinal tidak terakses bantuan-bantuan sosial dari pemerintah karena terkendala tidak punya data yang jelas.
"Dengan adanya NIK dimana saja mereka berada pasti akan mendapatkan bantuan dan akses mereka ke perbankan juga akan lebih mudah," tambah Harry.
Harry mengatakan nantinya sekitar 16 ribu warga marjinal di sejumlah daerah terutama di kota-kota besar yang akan difasilitasi pemenuhan data kependudukannya.
Kemensos bekerja sama dengan Dukcapil dan menggandeng Bank Mandiri untuk pembukaan rekening Atensi bagi warga marjinal.
Nuryati (40) salah satu warga yang ikut kegiatan perekaman data kependudukan tersebut mengaku senang akhirnya ia bisa memiliki KTP.
Warga Rawabebek Jakarta Timur itu mengatakan selama ini dia mendapatkan penghasilan dari mengamen keliling ibukota. Nuryati berharap kehidupannya bisa lebih baik dan tidak lagi mengamen.
Menanggapi berita itu beberapa warganet mengomentari gebrakan baru yang akan di lakukan Mensos Risma ini,
Indonesia luas bu bukan hanya DKI. Coba ke kalimantan selatan/Sulawesi Barat disana ada yg terkena bencana. Soal KTP serahkan ke disdukcapil
— Jakadara (@Jakadar34755884) January 15, 2021
Giliran di Surabaya gelandangan dll dipulangkan ke daerah asal, di DKI apa langsung dijadikan warga DKI?, ebat betul strateginya 🤭 pic.twitter.com/TsJ74luTuO
— Sidewinder (@VostokMerah) January 15, 2021
Sebelumnya juga politisi Partai Demokrat Andi Nurpati mempertanyakan kehadiran pemerintah dalam penanganan bencana.
“Adakah yang mau blusukan di Kalsel dan Sulbar? Mereka butuh pertolongan segera,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, sesaat lalu.
Secara khusus, Andi Nurpati mempertanyakan kehadiran Menteri Sosial Tri Rismaharini yang akhir-akhir ini jadi perbincangan di media lewat aksi blusukannya.
“Hello ada Mensos nggak ke Sulbar? Kasian rakyat di sana butuh bantuan akibat gempa,” ujarnya.
Dia ingin Mensos Risma bergerak cepat dalam menangani gempa di Majene.
“Mendesak pemerintah dan tim bencana segera berikan bantuan ke lokasi bencana di Sulbar dan Kalsel,” demikian Andi Nurpati.
Tidak lama kemudian, Said Didu juga mempertanyakan langkah Risma tersebut yang seakan melangkahi pemerintah DKI Jakarta.
"Memang boleh tanpa seizin Pemda DKI?" kata mantan Sekretaris BUMN Saidu Didu di akun Twitternya, Jumat (15/1).
Memang boleh tanpa seizin pemda DKI ? https://t.co/DjMC7eSy5r
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) January 15, 2021
