KSP Sebut di Era Jokowi Tak Ada Izin Baru Alih Fungsi Hutan, PD: Bertolak Belakang dengan Data!

[PORTAL-ISLAM.ID]  Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjawab kritik pemerhati lingkungan, termasuk Walhi, soal sikap diam Presiden Joko Widodo terhadap deforestasi di Kalimantan yang dinilai sebagai salah satu penyebab banjir.

Moeldoko mengklaim pemerintahan Jokowi tidak pernah menerbitkan izin soal pengalihan lahan hutan jadi kebun sawit atau pertambangan. Ia menyebut Jokowi tak pernah obral perizinan.

"Saya pikir zamannya Pak Jokowi itu, mungkin kita lihat lah, tidak mengeluarkan izin-izin baru," kata Moeldoko dalam rekaman suara yang diterima, Rabu (20/01/2021).

Moeldoko mengaku belum bisa menunjukkan data spesifik karena masih dalam kajian. Namun, ia meyakini penyusutan hutan bukan karena izin di era Jokowi.

Mantan Panglima TNI itu menambahkan pemerintah juga telah menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2020. 

Perpres itu, kata Moeldoko, berisi rencana induk penanggulangan bencana tahun 2020 sampai dengan 2044.

"Tapi kenyataannya kok masih ada bencana? Iya, bencana tidak bisa dikendalikan. Tetapi yang paling penting adalah pemerintah telah menyiapkan perangkatnya, instrumennya," tutur Moeldoko.

Sebelumnya, Kalimantan Selatan dilanda banjir besar. Usai kejadian, sejumlah pemerhati lingkungan mengaitkannya dengan penggundulan atau deforestasi hutan di Kalimantan.

Greenpeace Indonesia mengungkap 304.225 hektare tutupan hutan hilang pada 2001-2019. 

Sementara itu, Forest Watch Indonesia menyebut tutupan hutan di Kalimantan turun dari 33,2 juta hektare pada 2000 menjadi 24,8 juta hektare pada 2017.

Klaim deforestasi itu diakui KLHK. Mereka menyebut ada penyusutan 10 juta hekatre sejak 1990 hingga 2019. Namun, KLHK membantah deforestasi jadi penyebab utama banjir.

"Kalau kita lihat [kawasan hutan] yang kritis ini kan enggak kritis-kritis amat sebetulnya. Sehingga kita bisa simpulkan, hujan adalah faktor utama yang menyebabkan banjir. Tinggi sekali hujannya," kata Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai KLHK Saparis Soedarjanto melalui siaran daring, Selasa (19/1).

Menanggapi pernyataan Moeldoko, Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat yang juga menjabat Ketua BMI DKI Jakarta, Hasbil Mustaqim Lubis, S.T., melalaui akun twitternya MudaAdalahKekuatan @Bil_lubis bertanya apa benar pernyataan Moeldoko seperti yang diberitakan di sebuah bedia massa nasional seperti yang dia lampirkan.

"Pak @Dr_Moeldoko, benarkah pernyataan anda seperti berita di bawah ini? Jika bnr, Pernyataan anda bertolak belakang dengan data yang ada. Mari sama2 kita perhatikan data dibawah ini. Teman2 @walhinasional silahkan cek juga ini. Terima Kasih Folded hands #hutan #banjir #Indonesia," kata Hasbil Mustaqim Lubis.

Hasbil Mustaqim Lubis menegaskan, dirinya hanya bermaksud mengklarifikasi pernyataan Moeldoko. 

"Saya minta klarifikasi dari @KSPgoid terkait cuitan saya di atas agar publik mengetahui nya. Cc @jokowi," katanya.

Hal tersebut mengingat, bahwa alih fungsi lahan khusus di Kalsel saja pada tahun 2019 mencapai 17.708 ha dengan total 43.661 ha sepanjang tahun 2009-2019. 

Data yang diunggah Hasbil Mustaqim Lubis tersebut bahkan menunjukkan, alih fungsi lahan tertinggi terdapat di Papua seluas 21.162 ha dengan total 898.817 sepanjang tahun 2009-2019. 

Selain itu, Hasbil Mustaqim Lubis juga menyertai cuitannya dengan Data Pengembangan Pelepasan Kawasan Hutan Tahun 2009-2019.

"Substansi pernyataan beliau sebenarnya yg ingin saya clear kan," tambahnya.