"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK (Nomor Induk Kependudukan), tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya karena jadi kami sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta individu itu," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Senin (11/1/2021).
Atas temuan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait jutaan penerima bantuan sosial yang diduga tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) alias fiktif.
"Mensos Ibu Risma yang terhormat, mohon jelaskan (secara) terbuka informasi beredar luas tentang 16,7 juta penerima bansos fiktif, tidak ada NIK," kata Benny K Harman di akun Twitternya, Selasa (19/1/2021).
Menurutnya, pengusutan oleh pemerintah wajib dilakukan agar persoalan tersebut tak menjadi gaduh.
Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, ia khawatir polemik yang telah sampai ke telinga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut akan menjadi persoalan baru.
"Kalau tidak, ini bakal menjadi skandal besar yang meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana. Liberte!" tandas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Mensos Ibu Risma yth. Mohon jelaskan terbuka informasi beredar luas ttg 16,7 juta penerima Bansos fiktif, tidak ada NIK. Kalo tidak, ini bakal menjadi skandal besar yg meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana.Liberte!
— Benny K Harman (@BennyHarmanID) January 19, 2021
