"Menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud MD (Meko Polhukam), di mana penjemputan HRS ini diizinkan asal tertib dan damai. Jadi, beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya," kata Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Jabar, Rabu (16/12/2020) siang.
Menurut Emil, pernyataan Mahfud MD yang membolehkan penjemputan HRS asalkan tertib dan damai ditafsirkan berbeda oleh masyarakat. Karena statement itu pula, kata dia, ribuan orang datang ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan penjemputan.
"Nah sehingga ada tafsir seolah-olah itu diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar, dan lain sebagainya," tutur dia.
Dengan dasar tersebut, Emil mendesak Mahfud MD untuk bertanggung jawab. Dia mengatakan, dalam Islam, adil itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya.
"Jadi, beliau harus bertanggung jawab, tidak hanya kami kepala daerah yang dimintai klarifikasinya," ujar dia.
Pernyataan RK ini lalu ditanggapi Mahfud MD di akun twitternya.
"Siap, Kang RK. Sy bertanggungjawab. Sy yg umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia krn dia punya hak hukum utk pulang. Sy jg yg mengumumkan HRS blh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Sy jg yg minta HRS diantar sampai ke Petamburan," kata Mahfud MD melalui akun twitternya @mohmahfudmd, Rabu (16/12/2020).
Mahfud MD berdalih diskresi (pengecualian PSBB) hanya diberikan pemerintah dari mulai penjemputan di Bandara hingga sampai rumah HRS di Petamburan. Setelah itu tidak ada lagi diskresi.
"Diskresi pemerintah diberikan utk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sdh berjalan tertib sampai HRS benar2 tiba di Petamburan sore. Tp acr pd malam dan hari2 berikutnya yg menimbulkan kerumunan orang sdh di luar diskresi yg sy umumkan," dalih Mahfud MD.
Tanggapan Mahfud MD di twitter ini kemudian dibalas Ridwan Kamil.
"Siap pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan," kata Ridwan Kamil.
Netizen pun ikut meramaikan "Twit War" RK vs Mahfud MD.
Siap pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan. https://t.co/jne5l8Bthg
— ridwan kamil (@ridwankamil) December 16, 2020
@mohmahfudmd berarti siap jadi jaminan agar HRS dibebaskan ? Karna semua dari awal salah prop @mohmahfudmd coba dr awal jika itu semua dilarang mungkin kerumunan tidak akan terjadi dan HRS mungkin tidak akan dipenjara & tidak akan ada korban meninggal (6 orang)
— CatatanAli7 (@Catatan_ali7) December 16, 2020
Inilah akibatnya jika pemerintah pusat cuci tangan dr semenjak wabah melanda seperti bermain2 saja 😌
— Udi (@udi_sap) December 16, 2020
