Dari pihak FPI sebagai nara sumber hadir Jubir FPI Munarman.
Dari pihak pro pemerintah salah satunya hadir Anton Charliyan dari PDIP.
Politikus PDIP Anton Charliyan menyebut rekam jejak FPI yang melakukan aksi-aksi kekerasan dan intoleran. Sehingga sepak terjang FPI ini mempengaruhi bagaimana sikap aparat dalam mengambil tindakan.
Pernyataan Politikus PDIP ini dijawab makjleb Munarman.
"Itu kan tindakan personal (anggota FPI atau eks anggota FPI). Kalau kita menghakimi tindakan personal sebagai kebijakan organisasi, bagaimana dengan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara? Apakah bisa disebut negara itu menyuruh korupsi? Bagaimana dengan tindakan-tindakan dari aparat negara yang lain yang melanggar hukum, apakah itu berarti ada doktrin negara untuk melakukan pelanggaran? Apakah tindakan-tindakan itu dibebankan ke institusi/organisasi? Kan tidak. Kalau hukum itu kan ditanggunjawabnya personal bukan organisasi."
"Dan kita (FPI) secara organisasi sudah melarang hal-hal yang demikian. Karena itu di setiap Kartu Anggota FPI sudah tertulis dilarang melakukan hal-hal seperti itu (pelanggaran/kekerasan)," jawab Munarman.
Jawaban yang cerdas dan membungkam pernyataan politikus PDIP dan para pendukung pemerintah!
Apakah kalau pejabat Mensos Korupsi dana Bansos di masa pandemi, itu pemerintah secara keseluruhan yang harus tanggungjawab? Pemerintahannya dibubarkan?
Apakah Mensos yang korupsi yang merupakan politikus PDIP, berarti PDIP yang menyuruh untuk korupsi? Apakah korupsi kader PDIP, yang harus tanggungjawab PDIP? Lalu PDIP harus dibubarkan?
NAH LOH..!!
Simak video Politikus PDIP vs Munarman di Mata Najwa... tonton sampai akhir. Jawaban Munarman di akhir video.
[Video]
Keren nih jawaban munarman pic.twitter.com/aicIcvrDU5
— ︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ ︎︎ (@CybSz) December 16, 2020
