KENAPA PKI JADI BESAR?


KENAPA PKI JADI BESAR?

Kalau kita memeriksa kembali hasil Pemilu 1955, dari empat besar pemenang Pemilu 1955, PKI bukanlah partai terbesar kala itu. Dari jumlah kursi parlemen yang didapat, mereka hanya menempati urutan buncit. Secara berturut-turut, empat besar hasil Pemilu 1955 adalah PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), Nahdlatul Ulama (45 kursi), dan PKI (39 kursi). Selainnya, tak ada partai yang meraih kursi lebih dari 8.

Karena jumlah perolehan kursi PNI dan Masyumi adalah sama, maka tidak ada yang menang mutlak dalam Pemilu 1955. Meskipun demikian, dari sisi proporsionalitas, Masyumi sebenarnya bisa disebut sebagai partai pemenang, karena menang di 10 dari 15 daerah pemilihan, termasuk Jakarta Raya, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara Selatan, dan Maluku. Namun, karena kalah dari PNI di Jawa Tengah dan Jawa Timur, secara agregat Masyumi gagal meraih suara terbesar nasional. Hasil pemilu semacam inilah yang kemudian melahirkan diktum “Jawa adalah kunci”.

Lantas, apa yang membuat PKI, partai urutan keempat itu, jadi bisa sedemikian besar dan berkuasa pada awal tahun 1960-an, bahkan seolah mengatasi kekuatan politik lainnya?

Persis di situ, saya kira, kita perlu menengok lagi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ketika itu. Saat membicarakan konflik 1965, kita umumnya hanya sedikit sekali menyinggung nama Nasution di dalamnya. Entah kenapa perannya jadi dikecilkan. Padahal, munculnya dominasi PKI sejak akhir dekade 1950-an bisa dikatakan pada mulanya merupakan buah dari “persaingan” antara Soekarno dengan Nasution.

Ketika itu kekuasaan yang dipegang oleh Nasution memang sangat besar. Di samping jabatannya sebagai KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat), ia juga adalah Ketua Gabungan Kepala Staf (GKS), atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB).

Jabatan KASAB ini merupakan pengganti jabatan KSAP (Kepala Staf Angkatan Perang), yang sebelumnya dipegang oleh Mayjen T.B. Simatupang. Berbeda dengan KSAP, pimpinan KASAB dijabat secara bergantian dari Angkatan Darat dan Udara. Perubahan tersebut juga tak lepas dari upaya Soekarno untuk mengurangi kekuasaan KSAP.

Selain KASAB, Nasution juga menjabat Penguasa Perang Pusat (Peperpu), yang membawahi Penguasa Perang Daerah (Peperda). Ia juga menjadi anggota ex-officio Dewan Nasional dan anggota Panitia Tujuh dalam rangka penyelesaian kemelut di daerah.

Dengan berbagai jabatannya itu, kekuasaannya menjadi sangat besar, baik di wilayah militer maupun sipil. Ia, dengan kekuasaannya tadi, misalnya, bisa membredel surat kabar dan melakukan pelarangan partai politik tertentu di sejumlah daerah konflik. Pada 10 Januari 1958, misalnya, Pemimpin Redaksi Harian Indonesia Raya, Mochtar Lubis, diangkut ke penjara militer tanpa keterangan apapun.

Soekarno, yang sebelumnya pernah dibuat keki oleh Simatupang, melihat kekuasaan Nasution yang besar tersebut pantas merasa terancam. Apalagi sesudah terjadinya peristiwa PRRI/Permesta, yang sering disebut sebagai “pemberontakan para kolonel”, ia kian melihat militer, terutama Angkatan Darat, sebagai ancaman bagi kekuasaannya.

Untuk “menyaingi” Nasution tersebut, ada dua siasat yang digunakan Soekarno. PERTAMA, ia berusaha merangkul Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang berada di luar kekuasaan Nasution. Dari dua angkatan itu, ia menempatkan Angkatan Udara sebagai favoritnya.

KEDUA, ia berusaha merebut dukungan partai-partai politik yang menguasai Pulau Jawa. Dari empat besar partai pemenang Pemilu 1955, ia berhasil menarik PNI, dan sebuah partai lagi, untuk mendukung Nasakom. Dengan kata lain, kedua partai itu tidak mempersoalkan masuknya PKI dalam pemerintahan. Hanya Masyumi yang menolak.

Siasat inilah yang belakangan telah memberi PKI kekuasaan demikian besar dan dominan hingga tahun 1965. Apalagi, sesudah Soekarno membubarkan Masyumi dan PSI, dua partai yang selalu beroposisi kepadanya. Tidak ada lagi partai yang beroposisi kepadanya.

Sesudah Masyumi dibubarkan (tahun 1960), praktis secara institusional dari empat besar partai pemenang Pemilu 1955, tidak ada lagi yang secara terang-terangan menyatakan diri anti-PKI. Sehingga, secara formal, PKI saat itu hanya tinggal berhadapan dengan Angkatan Darat.

Belakangan, karena konflik yang tersisa tinggal didominasi oleh PKI versus Angkatan Darat, beberapa pengamat telah mengabaikan posisi kelompok sipil yang anti-PKI. Mereka lupa, sebelum Masyumi dan PSI dibubarkan, kelompok sipil juga punya kendaraan sendiri. Dan ketika kendaraan itu diberangus, secara natural afiliasi politiknya tentu akan beralih ke kekuatan lain yang secara terbuka berkonfrontasi dengan PKI, yaitu tentara (baca: Angkatan Darat).

Ini juga yang menjelaskan kenapa sesudah kekuasaan Soekarno berakhir, Angkatan Darat begitu mendominasi. Dalam peta konflik 1965, mereka memang pemenangnya. Apalagi, sesudah mereka menolak merehabilitasi Masyumi.

Kembali, tenggelamnya nama Nasution dalam pembahasan para aktor yang terlibat dalam pusaran konflik 1965, menurut saya menarik untuk dipertanyakan. Sebab, konflik Nasution dengan Bung Karno memang cukup sengit. Ventje Sumual, salah satu pentolan Permesta, bahkan pernah menuduh Nasution sebagai dalang intelektual dari peristiwa Cikini.

Mungkin, karena ia kalah dalam pertarungan itu, dan kalah dalam proses politik di MPRS tanggal 7 Maret 1967, perannya dalam konflik itu jadi tak dibahas secara memadai.

Oleh: Tarli Nugroho

(Sumber: fb)