Bung Karno, Erdogan, Hagia Sophia, dan Nasionalis-Religius


Bung Karno, Erdogan, Hagia Sophia, dan Nasionalis-Religius

Oleh: DR Dipo Alam, Sekretaris Jenderal D-8 Organization  for Economic Cooperation (D-8), berkantor di Istanbul, Turki (2007-2010)

Pada 10 Juli lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara resmi mengumumkan bahwa Hagia Sophia di Istanbul akan kembali dibuka sebagai masjid untuk umat Islam. Keputusan itu sontak memancing reaksi dan polemik di seluruh dunia.

Sayangnya, para pengamat politik umumnya menilai keputusan tersebut melalui kacamata tunggal saja: semua itu hanya demi kepentingan politik Erdogan menghadapi pemilu 2023. Padahal, dalam kasus Hagia Sophia, menurut saya Erdogan sedang bermain di panggung yang jauh lebih besar.

Dewan Negara Turki (Turkey’s Council of State), yang merupakan pengadilan administrasi tertinggi, awal Juli lalu memang telah menerima argumen banding yang mendesak pembatalan keputusan Dewan Menteri (Council of  Ministers) tanggal 24 November 1934, yang telah mengubah Hagia Sophia dari masjid agung menjadi museum. Dengan demikian, Hagia Sophia kembali dibuka sebagai tempat ibadah bagi kaum muslim.

Tuntutan hukum itu sendiri sebenarnya bukan baru saja diajukan, tetapi telah berproses sejak 2005 silam. Sebuah lembaga swadaya masyarakat di Istanbul, The Association of Foundations and Service to Historical Artefacts and the Environment, telah mengajukan petisi di Dewan Negara yang meminta pembatalan keputusan untuk mengubah Hagia Sophia menjadi museum.

Menurut putusan Dewan Negara pekan lalu, berdasarkan akta pendirian Fatih Sultan Mehmet Foundation yang diajukan pengacara dalam bandingnya, Hagia Sophia dimiliki oleh yayasan yang didirikan oleh Sultan Mehmet II dan diwakafkan sebagai sebuah masjid. Menurut Dewan Negara, keputusan tersebut tidak dapat diubah secara hukum, kecuali oleh pendirinya. Yurisprudensi hukum Islam memang melarang perubahan akta atau piagam sebuah lembaga tanpa konsultasi dan persetujuan dari pemiliknya, sebuah prinsip perdata yang sejak lama juga telah diadopsi oleh hukum modern.

Perubahan status Hagia Sophia kembali menjadi masjid itu tentu saja segera memancing kontroversi. Dunia Barat umumnya tidak senang dengan keputusan tersebut. Perubahan status itu dianggap telah dan akan menyinggung perasaan umat Kristen dunia, khususnya golongan Kristen Ortodoks. Sebab, saat pertama kali dibangun oleh Kaisar Bizantium, Justinian I, pada tahun 532 hingga 537, Hagia Sophia semula dimaksudkan sebagai gereja katedral.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Morgan Otagus, misalnya, menyatakan kekecewaannya atas perubahan status tersebut. Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, secara verbal bahkan meminta Turki untuk tetap mempertahankan Hagia Sophia sebagai museum. Senada dengan Amerika Serikat, juru bicara pemerintah Yunani, Stelios Petsas, mengatakan bahwa perubahan Hagia Sophia akan menciptakan jurang emosional yang besar antara orang-orang Kristen di dunia dengan orang-orang Turki.

Ungkapan ketidaksenangan Amerika dan Yunani ini sangatlah bisa dipahami, mengingat penduduk Amerika Serikat dan Yunani memang banyak yang berlatar belakang Kristen Ortodoks.

Menariknya, pemerintah Rusia, yang sebagian besar warganya juga menganut Kristen Ortodoks, bersikap lebih kalem dan diplomatis. Saya baca, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Vershinin, menyatakan jika perubahan status Hagia Sophia menjadi masjid adalah urusan internal Turki. Pemerintah Rusia berpandangan bahwa tidak seorang pun boleh ikut campur dalam keputusan itu.

Saya kira, sikap Rusia yang menghormati kedaulatan Turki atas Hagia Sophia pantas dijadikan rujukan oleh pemerintah Indonesia. Di tengah kritik dan kontroversi mengenai perubahan status Hagia Sophia, kita memang tak boleh mengabaikan sikap saling menghormati tadi. Apalagi, sebagai sesama negara muslim, kita juga memahami bahwa bagi bangsa Turki, Hagia Sophia memang lebih dari sekadar museum atau masjid. Bagi mereka, Hagia Sophia adalah salah satu simbol identitas kebangsaan.

Bangsa Turki modern bagaimanapun menyandarkan identitas sejarahnya pada Kesultanan Ottoman, daripada kepada Kekaisaran Bizantium, atau Romawi Timur, yang secara historis dan kultural kini menjadi Yunani. Dalam konteks historis inilah, Hagia Sophia sebagai gereja adalah simbol “kekalahan” Turki atas Romawi pada abad pertengahan. Sementara, Hagia Sophia sebagai museum adalah simbol kekalahan Turki atas Sekutu dalam Perang Dunia I.

Posisi Hagia Sophia sebagai simpul identitas kebangsaan inilah yang banyak dilupakan oleh para pengamat. Mereka hanya melihat Hagia Sophia dari langgam politik Erdogan semata, dan melupakan imajinasi politik bangsa Turki secara umum. Menilai Hagia Sophia hanya sebagai simbol politik Islam jelas adalah sebuah kekeliruan.

Simbol Kebangkitan Nasionalis-Religius Turki

Hagia Sophia dibangun pada abad keenam atas perintah Kaisar Bizantium, Justinian I. Bangunan ini merupakan katedral terbesar di dunia selama hampir seribu tahun. Pada 29 Mei 1453, Konstantinopel, yang menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium, jatuh ke tangan tentara Ottoman Turki yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II (Muhammad Al-Fatih).

Saat memasuki Hagia Sophia, sultan yang waktu itu masih berusia 21 tahun tersebut meminta bangunan tersebut diubah menjadi masjid. Karena menghormati warga multi-agama di Konstantinopel, Sultan Mehmet II memesan dekorasi baru yang tidak menghancurkan detail interior Hagia Sophia yang telah ada sebelumnya.

Selain mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, Sultan Mehmet II, yang oleh bangsa Turki digelari “Al Fatih” itu, alias “Sang Penakluk (Konstantinopel)”, juga mengganti nama “Konstantinopel” menjadi “Istanbul”. Sejak hari itulah Kekaisaran Bizantium berakhir untuk selama-lamanya.

Peristiwa tersebut menandai titik balik sejarah yang penting. Bagi bangsa Turki, Hagia Sophia kemudian dipandang sebagai simbol kemenangan sekaligus kebangkitan, warisan dari Al Fatih yang telah berhasil meruntuhkan Bizantium dan mengubah Basilika menjadi masjid agung.

Itu sebabnya, ketika pada 1 Februari 1935 Mustafa Kemal Atatürk mendeklarasikan perubahan Hagia Sophia menjadi museum, banyak orang Turki menganggapnya sebagai “kekalahan”. Kalau sebelumnya Turki, melalui tangan Al Fatih, berhasil menaklukan Barat, maka kini Turki telah dikalahkan Barat. Westernisasi dan sekularisasi yang disodorkan Atatürk telah memutus keterhubungan Turki dengan masa lalunya. Penyair Turki, Necip Fazıl Kısakürek, menyebut museumisasi Hagia Sophia tadi sebagai telah menyegel semangat bangsa Turki. “Semangat orang Turki telah dimuseumkan,” ujar Kısakürek.

Bagi orang Turki, sebagai pribadi Atatürk sebenarnya adalah seorang pahlawan. Ia dianggap sebagai pembebas yang telah menghadapi pasukan Inggris dan Perancis ketika mereka menduduki Anatolia. Namun, Atatürk menggunakan legitimasi dari perjuangan selama Perang Dunia I itu untuk menghancurkan keterpautan sejarah bangsanya dari semua warisan kejayaan Ottoman.

Sehingga, meminjam bahasa Kısakürek, perubahan dari masjid menjadi museum tak ubahnya menjadikan Hagia Sophia sebagai “sarkofagus tempat Islam dikuburkan”, yang membuat Turki modern jadi terputus dengan kebesaran masa lalunya.

Kritik terhadap “Kemalisme” memang telah berlangsung sejak lama di Turki. Penolakan terhadap sekularisme dan militerisme terus menguat sejak dekade 1970-an. Militer, yang menjadi penjaga gawang sekularisme, mulai berhadapan dengan gerakan Islamisasi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Turki. Saya kira Erdogan dan para politisi Turki segenerasinya besar dan tumbuh di tengah suasana itu.

Jadi, perubahan kembali Hagia Sophia menjadi masjid adalah mimpi banyak orang Turki sejak lama, bukan hanya mimpi Erdogan dan para pengikutnya saja. Dalam isu Hagia Sophia ini, posisi kelompok Islamis saya kira tidak jauh berbeda dengan kelompok nasionalis, ataupun romantisme pan-Turki. Isu Hagia Sophia melampaui semua sekat tadi.

Secara politis, keputusan untuk mengembalikan Hagia Sophia sebagai masjid tentu saja memberikan keuntungan politik yang sangat besar bagi Erdogan. Namun, saya kira sangat dangkal kalau keuntungan politik yang diperoleh Erdogan tersebut membuat kita menutup mata terhadap gelombang besar di baliknya, yaitu gelombang perlawanan terhadap sekularisasi sekaligus gelombang kerinduan orang-orang Turki untuk memperbaiki hubungannya dengan sejarah Islam Ottoman.

Secara simbolik, perubahan Hagia Sophia dari masjid menjadi museum adalah simbol perceraian bangsa Turki dengan sejarah Ottoman, sekaligus mewakili keterdominasian Turki oleh sekularisme Barat.

Kini, pemulihan kembali Masjid Agung Hagia Sophia berarti sebaliknya. Melalui pemulihan fungsi masjid itu kini Turki telah terhubung kembali dengan masa lalunya, berdiri tegak di atas karpet sejarah yang telah mewariskan kebesaran dan kebanggaan untuk mereka.

Teokrasi atau Nasionalis-Religius

Meskipun Hagia Sophia adalah simbol terkemuka dari sejarah Ottoman, yang merupakan sebuah kesultanan Islam, namun rekonstruksi Hagia Sophia yang kini berlangsung saya kira tidak terutama menjadi cermin dari kebangkitan “Islamisme” di Turki, sebagaimana yang melekat pada figur Erdogan, melainkan lebih merupakan cermin kebangkitan semangat nasionalis-religius. Ini adalah salah satu momen puncak arus desekularisasi di Turki.

Secara politik, dengan langkah kuda ini Erdogan bukan hanya bisa mengkonsolidasi dukungan dari kaum konservatif Turki—yang sejak lama menginginkan masuk ke Hagia Sophia tidak dengan tiket, melainkan dengan air wudhu; ia juga akan mendapatkan dukungan dari kelompok nasionalis dan romantis pan-Turkisme.

Ini juga yang menjelaskan kenapa banyak kelompok oposan Erdogan cenderung diam dalam menyikapi isu ini, padahal sebelumnya mereka banyak menentang langkah itu. Sebab, isu Hagia Sophia ini memang bukan lagi soal Erdogan, melainkan soal semangat kebangsaan bangsa Turki secara umum. Dalam pidatonya 10 Juli lalu, Erdogan sendiri memang tidak meletakkan perubahan status Hagia Sophia itu di jalan Islamisme, melainkan sebagai jalan spiritual bagi bangsa Turki.

Orang Kristen dan Islam di Turki mungkin memiliki imajinasi berbeda mengenai Hagia Sophia. Namun pengembalian status tempat ibadah bagi bangunan yang telah berumur hampir seribu lima ratus tahun itu adalah jalan yang butuh dilalui bangsa Turki untuk terhubung kembali pada masa lalunya. Lagi pula, perubahan status sebagai masjid itu secara praktis memang tidak mengambil apa pun Hagia Sophia dari posisinya sebagai warisan budaya dunia. Seperti yang disampaikan pemerintah Turki, situs bersejarah itu akan terus dilestarikan dan dilindungi, dan akan tetap terbuka untuk umum dengan cara yang sama seperti Masjid Biru dibuka untuk seluruh pengunjung, dari semua bangsa dan agama.

Perubahan status Hagia Sophia sebagai masjid kembali memang penuh makna simbolik bagi bangsa Turki. Apalagi, ibadah pertama di Masjid Hagia Sophia direncanakan baru akan dimulai pada 24 Juli nanti. Tanggal itu adalah tanggal bersejarah bagi Turki, yaitu hari peringatan Perjanjian Lausanne.

Pada tanggal 24 Juli 1923, di Lausanne, Swiss, Turki harus menandatangani perjanjian damai dengan Sekutu. Perjanjian tersebut secara resmi menyudahi konflik yang terjadi antara Kesultanan Ottoman dan Sekutu sejak permulaan Perang Dunia I, yang sekaligus membuat Ottoman harus menyerahkan sebagian besar wilayah kekuasaannya kepada Inggris dan Italia. Dengan memilih tanggal 24 Juli, Erdogan seperti hendak berbicara kepada dunia Barat bahwa Turki yang dulu kalah kini tengah bangkit mereklamasi kedaulatannya.

Jadi, menurut saya, terlalu berlebihan memang jika menganggap pengembalian Hagia Sophia adalah simbol kebangkitan teokrasi di Turki. Lebih tepat jika dikatakan bahwa kembalinya Masjid Agung Hagia Sophia adalah simbol kebangkitan semangat nasionalis-religius bangsa Turki.

Santapan-Batin

Dalam konteks politik domestik, banyak yang menyebut jika perubahan status Hagia Sophia adalah cara Erdogan mengalihkan perhatian masyarakat dari resesi ekonomi yang tengah melanda negaranya. Meski relevan, namun kritik ini menurut saya sangat lemah.

Akibat Covid-19, dengan jumlah kasus mencapai 215 ribu orang pada 15 Juli, ekonomi Turki memang telah menderita tekanan besar. IMF memperkirakan Covid-19 akan membuat ekonomi Turki anjlok lima persen, inflasi naik menjadi 12 persen, dan pengangguran naik menjadi 17,2 persen. Ini adalah skenario optimis, sebab dalam skenario pesimis tingkat pengangguran diperkirakan bisa mencapai 30 persen.

Sebelumnya, dalam dua tahun terakhir isu ekonomi memang telah menjadi kelemahan Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkınma Partisi/AKP) yang dipimpin Erdogan. Ambruknya Lira dan lonjakan inflasi hingga 25 persen telah membuat AKP menelan kekalahan di beberapa kota besar dalam pemilu lokal tahun lalu. Tak heran, banyak pengamat menyebut pemilu lokal tahun lalu sebagai referendum terhadap Erdogan dalam menghadapi krisis. Untuk keluar dari sentimen negatif itu, Erdogan disebut menggunakan isu Hagia Sophia sebagai alat untuk mendongkrak popularitas.

Seandainyapun Erdogan melakukan itu—dan tak ada yang keliru jika dia benar-benar melakukannya, semua itu terlalu lemah untuk menyangkal dampak perubahan status Hagia Sophia bagi bangsa Turki secara keseluruhan. Apa yang dilakukan Erdogan dengan Hagia Sophia, meminjam istilah Bung Karno, adalah seperti sedang memberi “santapan-batin” bagi bangsa Turki.

Dan, dalam soal santapan batin, sejarah Indonesia masih mengingat apa yang disebut proyek 'Mercu Suar' Sukarno yang membangun berbagai bangunan prestisius seperti Monas, Gedung Parlemen Senayan, Stadion Senayan, Semanggi, hingga Jembatan Sungai Musi. Kala itu juga ada pihak yang tak senang karena dianggap pemborosan uang negara saja.

Terkait soal proyek 'Mercu Suar' tersebut, dikisakan pada suatu kali ada seorang wartawan asing bertanya kepada Presiden Soekarno, kenapa dia ngotot membikin proyek-proyek mercusuar, padahal anggaran poyek-proyek itu bisa digunakan untuk mengatasi kemiskinan rakyat Indonesia. Dengan berwibawa Soekarno kurang lebih menjawab:

“Saya adalah pemimpin. Dan sebagai pemimpin saya bukan hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis rakyat saya, tapi juga memenuhi kebutuhan batin mereka. Sebagai bangsa mereka butuh kebanggaan, butuh kehormatan, dan hal-hal semacam itu tak kalah pentingnya dibanding mengatasi perut yang keroncongan. Tanpa kebanggaan dan kehormatan, mereka bisa kehilangan alasan untuk melakukan hal-hal lain.”

Itu adalah jawaban Soekarno. Saya kira, meski di satu sisi bisa dianggap apologetik, namun di sisi yang lain jawaban itu mengandung kebenaran. Begitulah seharusnya memang tugas seorang pemimpin.

Saya melihat, apa yang dilakukan oleh Erdogan dengan Hagia Sophia, di luar konteks krisis ekonomi yang tengah dialami Turki, tak ubahnya sedang memberi makanan-batin yang bergizi untuk bangsanya. Apalagi, tak ada seorangpun kepala negara lain yang juga lolos dari krisis ini. Jadi, lepas dari soal suka atau tidak suka pada langgam politik Erdogan selama ini, keputusan beraninya tadi harus diakui telah menempatkan Erdogan sebagai salah satu pemimpin besar dalam sejarah Turki.

Melalui serambi Masjid Agung Hagia Sophia, ia telah mengembalikan semangat nasionalis-religius ke hati orang Turki, semangat yang sebelumnya telah dimuseumkan oleh rezim nasionalis-sekular Atatürk.

Jakarta, 15 Juli 2020

(Sumber: Republika)