Yasonna, Corona, dan Koruptor


[PORTAL-ISLAM.ID] Belum juga mereda virus Covid-19, pemerintah melalui Menkumham memberikan pernyataan yang sungguh di luar nalar akal sehat manusia dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Menkumham justru kurang empati kepada korban dan pejuang paramedis di seluruh Indonesia. Pernyataan Menkumham yang akan membebaskan 300 koruptor menunjukan bahwa rejim ini memang tidak peka terhadap persoalan keadilan dan kemanusiaan.

Di mana negara sedang susah menghadapi wabah terbesar dalam sejarah dunia dan tidak jelas arah kebijakannya, ditambah dengan sikap Pejabat yang selalu mengnggap enteng masalah. Hal itu terlihat sejak dari awal tahun, ketika wabah virus corona mulai menjadi berita besar di berbagai penjuru dunia. Pernyataan pejabat kita bisa dikatakan sompral dan tidak memiliki daya antisipasi jika virus tersebut masuk ke Indonesia. Yang ada justru memanfaatkannya demi tujuan politis semata.

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus corona adalah zoonotic yang artinya ditularkan antara hewan dan manusia.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus Covid-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan “urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause”.

Penyebaran virus corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 93 negara yang mengkorfirmasi terkena virus corona. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Indonesia juga sering melakukan kegiatan impor dari China. Dan China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya virus corona yang terjadi di China menyebabkan perdagangan China memburuk.

Hal tersebut berpengaruh terhadap perdagangan dunia termasuk di Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari China seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang.

Sementara menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan. Padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak.

Lebih jauh data BPS menyebutkan ekspor migas dan nonmigas mengalami penurunan yang disebabkan China merupakan importir minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di China, padahal China menjadi pusat produksi barang dunia.

Apabila China mengalami penurunan produksi maka global supply chain akan terganggu dan dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari China. Indonesia juga sangat bergantung dengan bahan baku dari China. Terutama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, part elektronik, komputer, dan furnitur.

Wabah virus corona juga berdampak kepada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Virus corona juga memengaruhi proyeksi pasar. Investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan supply chain atau akibat asumsi pasarnya berubah.

Di bidang investasi, China merupakan salah satu negara yang menanamkan modal ke Indonesia. Pada 2019, realisasi investasi langsung dari China menempati urutan kedua setelah Singapura. Terdapat investasi di Sulawesi berkisar 5 miliar dolar AS yang masih dalam proses, tetapi tertunda karena pegawai dari China yang terhambat datang ke Indonesia.

Sebagai daerah tujuan wisata, Indonesia adalah salah satu negara yang memberlakukan larangan perjalanan meuju dan dari China untuk mengurangi penyebaran virus corona.

Walaupun, masih saja TKA Cina masuk ke Indonesia. Ironisnya, hal ini diketahui oleh masyarakat, tapi tidak terpantau oleh Imigrasi. Bahkan ada sekitar 90-an TKA China yang ditolak kembali oleh negaranya dan sampai sekarang masih berada di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta.

Munculnya larangan di atas menyebabkan sejumlah maskapai membatalkan penerbangan dan beberapa maskapai terpaksa tetap beroperasi meskipun mayoritas bangku pesawatnya kosong demi memenuhi hak penumpang.

Para konsumen banyak yang menunda pemesanan tiket liburan karena semakin meluasnya penyebaran virus corona. Keadaan ini menyebabkan pemerintah bertindak dengan memberikan biaya besar kepada para influencer dan diskon untuk para wisatawan dengan tujuan Denpasar, Batam, Bintan, Manado, Yogyakarta, Labuan Bajo, Belitung, Lombok, Danau Toba dan Malang.

Di Eropa juga memberlakukan aturan di mana maskapai penerbangan harus menggunakan sekitar 80 persen slot penerbangan yang beroperasi ke luar benua Eropa agar tidak kehilangan slot ke maskapai pesaingnya. Bukan hanya di Indonesia yang membatasi perjalanan ke China, namun negara-negara yang lain seperti Italia, China, Singapura, Rusia, Australia dan negara lain juga memberlakukan hal yang sama.

Data BPS juga menunjukkan bahwa wisatawan asal China mencapai 2,07 juta orang pada tahun 2019 yang mencakup 12,8 persen dari total wisatawan asing sepanjang 2019. Penyebaran virus corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia pasti berkurang. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran maupun pengusaha retail juga akan terpengaruh dengan adanya virus corona.

Dari dari data yang ada, okupansi hotel mengalami penurunan sampai 40 persen yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel. Sepinya wisatawan juga berdampak kepada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan.

Melemahnya pariwisata juga berdampak pada industri retail. Adapun daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Manado, Bali, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Medan, dan Jakarta.

Penyebaran virus corona juga berdampak pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), karena para wisatawan yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli oleh-oleh. Jika wisatawan yang berkunjung berkurang, maka omset UMKM juga akan menurun.

Berdasarkan data Bank Indonesia, pada 2016 sektor UMKM mendominasi unit bisnis di Indonesia dan jenis usaha mikro banyak menyerap tenaga kerja.

Kejadian di atas justru para koruptor yang diuntungkan. Pernyataan Menkumham yang akan membebaskan 300 napi koruptor membuat decak kagum rakyat Indonesia. Di mana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini untuk mencegah penyebaran virus corona di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Yasonna menilai, keputusan itu tak lepas dari kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus corona. Padahal sebelum adanya virus corona, Menkumham tidak melakukan upaya perbaikan dalam menangangi kasus over kapasitas dengan membangun Lapas baru di pulau tertentu yang jauh dari hunian masyarakat. Bahkan sudah empat kali menyatakan akan merevisi PP tersebut, sebelum virus itu menjadi wabah.

Sungguh ironis, wabah virus dijadikan komoditas politik balas budi kepada para koruptor. Sementara di sisi lain Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa tidak pernah Pemerintah punya keputusan membebaskan koruptor.

Jadi hanya Menkumham dan oknum PDIP saja yang setuju. Sebab pembebasan koruptor adalah tidak punya sedikit pun nilai kemanusiaan dan terhadap rasa keadilan masyarakat itu sendiri. Untuk itu dengan alasan apapun, pembebasan koruptor akan melukai nasib para pejuang reformasi yang telah mengorbankan nyawa para mahasiswa.

Penulis: Himawan Sutanto