Politisi Berkarya Sebut Data Covid-19 Pemerintah Pusat Mengada Ada


[PORTAL-ISLAM.ID]  Politisi Berkarya Djoko Edhie Abdurrahman membandingkan data covid-19 Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI.

Menurut Djoko data yang dilampirkan pemerintah pusat tidak akurat karena dari data yang dilampirkan Anies berbeda jauh dengan data Pemprov DKI.

"Menolak data covid-19 yang disampaikan juru bicara pemerintah Prof Achmad Yurianto.  Data pemerintah pusat tidak akurat yang tewas 122 orang, sementara yang dikuburkan Anies saja 400 Orang. Selisih lebih 200 orang," kata Djoko melalui pesan singkatnya, Sabtu 4 April 2020.

Mantan Anggota DPR RI periode 2004-2009 itu memaparkan kalau data Anies tidak bisa dipermasalahkan sebab sudah sesuai protokoler dan buktinya sangat otentik.

Sementara secara hukum, data yang dibacakan Yuri tidak jelas, sumber dan buktinya kurang kuat sehingga data pemerintah kurang akurat.

"Data Anies, tak bisa dipersoalkan karena hitung jenazah yang dikubur pakai protokoler.  Artinya menguburnya pakai manajemen, dan punya bukti: kuburan dan Saksi tukang gali kubur," paparnya

"Sementara data Yuri, tak jelas. Tiba-tiba ia bacakan. Bagi saya orang hukum, siapa Yuri tak jelas. Table excel tak bisa jadi bukti," tambahnya.

Djoko menyebut kalau tindakan yang dilakukan pemerintah pusat sangat berbahaya karena bermain main dengan data covid-19

"Saya merasa aneh, untuk apa pemerintah memanipulasi orang mati," tuturnya.

Djoko menutup bila satu saja faktor determinannya asal asalan berarti data yang dimiliki pemerintah itu tidak bisa dipercaya.

"Misalnya dari data Yuri, pasien meninggal 170 orang. Anies melapor ke Ma"ruf Amin,  DKI sudah memakamkan 401 jenazah secara protokol. Artinya penguburan menggunakan manajemen Pemprov DKI, jadi ada selisih sekitar 230 mayat," pungkasnya.

Sumber: TeropongSenayan