[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan penguncian wilayah atau lockdown untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yang disebabkan virus corona.
Ia mengatakan, keputusan untuk tidak melakukan lockdown merupakan instruksi Presiden Joko Widodo.
"Saya tegaskan, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi yang telah memberikan instruksi kepada Kepala Gugus Tugas, bahwa tidak akan ada lockdown," kata Doni dalam keterangan yang disampaikan lewat sebuah video, Sabtu (21/3/2020), seperti dilansir Kompas.
Desakan Lockdown
Desakan soal lockdown bergema karena kasus positif virus corona di Indonesia terus meningkat tajam.
Hingga Sabtu (21/3/2020), pemerintah mengonfirmasi ada 450 pasien Covid-19. Jumlah ini bertambah 81 orang dari data sehari sebelumnya. Pasien meninggal dunia ada 38 orang, sementara pasien sembuh 20 orang.
Berbagai organisasi kesehatan dan masyarakat sipil sudah menyerukan mendesaknya lockdown untuk menekan angka persebaran Covid-19. Dari mulai Wakil Presiden Jusuf Kalla hingga Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI).
Desakan serupa juga muncul lewat Rekomendasi Strategi Penanganan Covid-19 yang dikeluarkan 9 organisasi tenaga kesehatan.
Di sosial media desakan ini menguat juga lewat tagar #Indonesia_LockdownPlease yang menjadi tren di Twitter.
Namun, Presiden Jokowi dengan berbagai dalih -terutama soal kesiapan keuangan negara menanggung beban lockdwon- menegaskan pemerintah tidak akan lockdown dalam mengatasi Covid-19.
Bandingkan dengan Ngototnya Pindah Kota
Kengototan Pemerintah Jokowi untuk tidak melakukan lockdown karena biaya besar yang akan ditanggung, sangat kontras dengan kengototan pemerintah untuk pindah ibu kota baru yang mencapai anggaran Rp 466 Triliun.
Untuk pindah ibu kota baru Pemerintah ngotot dana dicari-cari sampai mau jual aset dan tanah negara. Padahal tidak ada kegentingan pindah ibukota.
Giliran LOCKDOWN banyak sekali alasan, dari soal dana dll.. padahal genting soal keselamatan rakyat.
Biayai Pemindahan Ibu Kota Rp466 T, Jokowi Usul Jual Tanah Negara di Kaltim
https://www.inews.id/finance/makro/biayai-pemindahan-ibu-kota-rp466-t-jokowi-usul-jual-tanah-negara-di-kaltim
Demi Ibu Kota Baru, Aset Negara Rp150 T di Jakarta 'Dijual'!
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200101080315-4-126829/demi-ibu-kota-baru-aset-negara-rp150-t-di-jakarta-dijual
Penguasa mau pindah IBU KOTA ngotot dana dicari2 sampai mau jual aset dan tanah negara. Padahal gak ada kegentingan pindah ibukota.
— Mas Piyu ORI (@mas__piyuuu) March 17, 2020
Giliran LOCKDOWN banyak sekali alasan, dari soal dana dll.. pdhl genting soal keselamatan rakyat.
