[PORTAL-ISLAM.ID] Pihak Istana dalam hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memiliki kekuatan dukungan di parlemen sebesar 75 persen untuk modal disahkannya RUU Omnibus Law. Sebanyak 75 persen dukungan ini merupakan kekuatan partai pendukung pemerintah.
"Yang lain sudah. Kan catatan juga pemerintah didukung 75 persen kursi di DPR dan 75 persen sudah sekarang yang belum 25 persen," ujar Airlangga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Karena itu, Ketua Umum Golkar itu melobi kekuatan politik di luar koalisi pemerintah. Kemarin, Golkar melakukan pertemuan di kantor DPP Golkar. Airlangga mengakui pertemuan tersebut sebagai upaya melobi PKS mendukung Omnibus Law.
"PKS setuju transformasi struktural. Dan secara prinsip mendukung Omnibus Law. Baik perpajakan maupun cipta kerja. karena perpajakan cipta kerja ini satu paket seluruh insentifnya ada di perpajakan dan strukturnya ada di cipta kerja," jelasnya.
Namun, Airlangga tidak dapat memastikan apakah 75 kekuatan di parlemen terkonsolidasi dengan baik agar memuluskan pengesahan Omnibus Law. Dia bilang, prosesnya nanti ada di DPR.
"Tidak ada satu undang-undang yang belum dibahas, sudah dijamin," pungkasnya. [Liputan6]
