[PORTAL-ISLAM.ID] Pada 20 Januari 2017, di tengah cuaca suram di Washington DC, Donald Trump dilantik sebagai Presiden AS ke-45. Jutaan orang Amerika dan orang-orang di seluruh dunia mendengarkan dan memperhatikannya dengan cermat pidato pelantikannya.
Berbeda dengan pendahulunya setelah Perang Dingin, Presiden Trump menganjurkan proteksionisme ekonomi dan militer secara terang-terangan, yang bertujuan untuk membangkitkan kembali kebesaran Amerika dari tantangan mendasar kemiskinan yang lazim di dalam Kota-kota Amerika, degradasi ekonomi, proliferasi kejahatan dan masalah keamanan domestik, dan kemunduran yang tampak jelas terkait kapasitas militer AS.
Saat hujan deras mengguyur ketika Trump memulai pidato pelantikan, langit berawan dan suhu dingin menyelimuti, Trump mengemukakan visi yang telah dirancang sebelumnya untuk mengembalikan kejayaan AS. Inilah strategi menyeluruh pemerintahan Trump untuk memulihkan kejayaan nasional, yang menurutnya diabaikan oleh para pendahulunya karena secara sistematis mengabaikan kepentingan nasional AS demi mendukung kapasitas militer dan pengembangan ekonomi sekutu Amerika.
Amerika Serikat dalam Tatanan Dunia Neoliberal
Dari idealisme pragmatis Obama ke narasi pemerintahan Trump dan sekutu-sekutunya yang dinilai cenderung rasis, strategi kebijakan dalam negeri dan luar negeri AS tampaknya telah berputar haluan.
Trump telah secara konsisten mengungkapkan kekagumannya pada pemimpin yang otoriter di tempat lain, termasuk diktator Korea Utara Kim Jong Un yang selama ini ia anggap sebagai musuh: “Dia (Kim Jong Un) berbicara dan orang-orangnya duduk memperhatikan. Saya ingin orang melakukan hal yang sama” (Trump 2018 dalam Powers 2018).
Mempertimbangkan elemen anti-demokrasi yang muncul karena kebangkitan Trump dan dirasakan telah mengakibatkan penurunan kekuatan AS menyusul kebangkitan Cina terutama dalam aspek ekonomi dan militer, maka muncul pertanyaan, apakah kekuatan AS menurun? Apa hubungan antara penurunan kekuatan AS dan kebangkitan Trump serta politik otoriter di tempat lain? Menurunnya kekuatan AS dan tatanan dunia patut dicermati dari bagaimana modal dan kekayaan didistribusikan secara tidak adil, merata, dan berkelanjutan baik di AS maupun dalam sistem internasional.
Penulis mencoba menguraikan dan mendiskusikan kondisi makro yang turut berkontribusi pada menurunnya kekuatan AS dengan fokus khusus pada logika neoliberal yang terus-menerus ditegakkan di dalam dan luar negeri. Harus diakui bahwa “gagasan tentang hak asasi manusia universal memang menuju masa sulit ”(Forsythe, 2017, 7), rasa optimisme yang hati-hati dan strategi reformasi diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, terlebih tantangan mendasar terhadap tatanan HAM global pasca-Perang Dunia II.
Konsepsi penulis tentang kekuatan AS mengacu pada AS, sebagai negara, dalam proyeksi tujuan kemampuan materialisnya seperti kekuatan militer dan ekonomi dan juga elemen intersubjektifnya seperti legitimasi, daya tarik “moral”, dan reputasi (Bridoux, 2017) di dalam dan di luar batas-batas teritorial formal.
Perdebatan ilmiah tentang menurunnya kekuatan AS tidaklah mengejutkan menyusul terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS (Regilme dan Parisot, 2017, 8). Namun, perdebatan ini secara kasar dapat dibagi menjadi dua kubu. Pertama adalah mereka yang berpendapat bahwa dominasi global AS kemungkinan besar akan terjadi secara berkelanjutan di masa mendatang (Panitch dan Gindin, 2012). Starrs (2013, 817), misalnya, berpendapat bahwa “meskipun pangsa PDB global AS menurun dari 40% pada tahun 1960 hingga di bawah seperempat dari 2008 dan seterusnya”, perusahaan-perusahaan AS tetap dominan dalam banyak hal penting dan bidang yang sangat kompetitif.
Bahkan Ikenberry (2018) menggemakan argumen tentang semakin menguatnya kekuasaan yang meningkat dalam sistem internasional yang dipimpin AS. Sistem itu, menurutnya memungkinkan untuk menyatukan negara-negara lain dalam institusi dan aturannya, berbagi manfaat secara luas, dan mengakomodasi keanekaragaman.
Di sisi lain, banyak sarjana dan pengamat politik mengemukakan bahwa kekuatan Amerika memang menurun. Sebagai sosiolog Ho-fung (2018, 40) dengan akurat menggambarkan, “banyak orang yang berhaluan kiri dan kanan setuju dengan penilaian bahwa ‘Amerika sedang menurun’ yang mendasari (Trump) untuk menyuarakan slogan “Make America Great Agaian/Buat Amerika Hebat Lagi”.
Bahkan sebelum Trump, Arrighi (2007) berpendapat bahwa perang melawan teror AS akan terus berlanjut yang sejatinya justru malah menurunkan 'hegemoni Amerika Serikat', sementara Wallerstein (2009) menyatakan tahun 1970 sebagai awal kemerosotan dan serangan teror 11 September membuktikan kerentanan AS. Demikian pula, Go (2012, 211) mengidentifikasi pertengahan 1970-an hingga era saat ini sebagai periode penurunan Amerika, ditandai oleh agresi militeristik, pendudukan teritorial, dan serangan udara. Sementara Wallerstein (2009, 1) memprediksi bahwa menurunnya kekuatan AS karena “faktor ekonomi, politik, dan militer yang berkontribusi terhadap (menurunnya) hegemoni AS”.
Sementara itu, sebagian sarjana lain berpendapat lebih moderat. Meskipun mereka percaya bahwa tatanan internasional yang dipimpin Amerika memang menurun, namun, Acharya (2018) menyatakan bahwa sistem yang muncul akan semakin dibentuk oleh beragam aktor termasuk aktor “pendatang” serta kekuatan lama dan baru.
Mempertimbangkan perdebatan itu, penulis juga mencermati bahwa menurunnya kekuatan AS tidak hanya berkaitan dengan penurunan vitalitas ekonomi yang memberikan daya rusak yang nyata yang dihasilkan melalui neoliberalisme (mis., mempertajam ketimpangan materi dalam negeri AS) serta pertumbuhan ekonomi dramatis kekuatan-kekuatan non-Barat seperti Cina, Rusia dan India. Selain itu, menurunnya kekuatan AS juga akibat berkurangnya daya dukung akan legitimasi AS sebagai aktor dominan dalam sistem internasional.
Unsur terakhir ini menjadi jauh lebih terlihat terutama dalam kasus presiden Trump ketika wacana nasionalis yang rasis, seksis, dan terang-terangan telah menjadi sangat normal dalam ruang publik baik nasional dan internasional. Berbagai kekurangan struktural dan ketidakadilan yang mengakar dalam ekonomi politik neoliberal AS – sebuah model tata kelola yang telah diadopsi oleh banyak negara di dunia berbagai skala – telah berkontribusi terhadap menurunnya kekuatan AS. Secara khusus, pemerintahan Trump telah mempercepat kebijakan neoliberalnya ditambah dengan wacana dan praktik yang sangat otoriter yang justru merusak legitimasi dasar kekuatan AS. Sekali lagi, logika akumulasi kekayaan melalui neoliberalisme telah menimbulkan ketidakadilan distribusi yang parah di AS dan ekonomi dunia, dan Trump tanpa malu-malu memperjuangkan logika itu tanpa menggunakan wacana tentang hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum.
Penulis: Sudarto Murtaufiq
(Peneliti senior Global Future Institute)
Sumber: http://theglobal-review.com/trump-gagal-buat-as-hebat-kembali
