[PORTAL-ISLAM.ID] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjajaki kerja sama soal program pembangunan rumah bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Potensi dana yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan sangat besar. Nilainya mencapai Rp 100 triliun untuk pembiayaan dalam membangun rumah bagi para pekerja yang terdaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
"Kita akan coba ke situ, akan buat MoU dengan mereka (BPJS Ketenagakerjaan). Apa mereka bisa gunakan dana itu untuk bangun rumah untuk pekerja," kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, Rabu 11 Desember 2019.
Namun, Khalawi belum bisa memastikan kapan program itu akan efektif berlangsung. Sejauh ini belum ada bentuk kerja sama resmi antara Kementerian PUPR dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memanfaatkan dana yang ada.
"Ya kan dana mereka, jadi kita harus hati-hati juga untuk bangun rumah atau apa. Akan dijajaki ke sana," katanya dalam menjawab kapan dimulainya program tersebut.
Ia menilai, sebagai pemegang dana maka BPJS Ketenagakerjaan yang berhak untuk menentukan proyeksi dananya. Namun, akan menjadi potensi besar bagi sektor properti jika penjajakan itu bisa bertemu kata mufakat. Apalagi, dana APBN untuk menjalankan program satu juta rumah yang jadi program Presiden Jokowi, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terbilang kecil.
"2020 masih anggaran di Rp 8 triliun," paparnya, seperti dilansir CNBC.
Warganet pun berkomentar keras.
"Katanya defisit maka Iuran BPJS dinaikkan 100%. Kenyataannya?! Rezim Kontol!" cuit @AngrySipelebegu.
"Ingin buat monumen untuk dirinya, dengan cara "membunuh" rakyat dengan pelan-pelan. Rezim edan...," cuit @helmifelis.
