[PORTAL-ISLAM.ID] Advokat Humphrey Djemat yang mengklaim sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Jakarta mengungkapkan, ada praktik mahar politik dalam proses pemilihan menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dia, ada calon menteri yang dimintai komitmen sebesar Rp 500 miliar sebelum ditunjuk menjadi pembantu Presiden Jokowi di Kabinet. Kandidat dari profesional itu pun lalu dilirik oleh partai politik yang bersedia 'meng-endorse-nya'. Hal itu, kata dia, mengingat adanya kendala 'alokasi parpol', seperti dilansir Detik.
Humphrey mengungkapkan hal itu ketika menghadiri diskusi 'Quo Vadis Pilkada Langsung' di kantor Formappi di Matraman, Jakarta Timur, Minggu 24 Novemer 2019. Pengacara kondang itu mengatakan, pihak yang meminta komitmen Rp 500 miliar kepada calon menteri itu adalah partai politik.
"Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut,” ujar Humphrey, seperti dilansir JPNN.
Politisi senior, Benny Kabur Rahman, pun mendesak Humphrey untuk memberikan penjelasan terbuka dan detail terkait pernyataan Humphrey lewat akun twitternya @BennyHarmanID.
Apa bener berita ini? Agar tidak memunculkan spekulasi di masyrakat, sebaiknya Pak Humphrey memberikan penjelasan terbuka dan detail ttg isu sensitif ini. Tokoh sekaliber Humphrey tentu tidak sembarang bicara, apa motif Humphrey melempar bola panas ini? https://t.co/tSFXMSMxzr— Benny K Harman (@BennyHarmanID) November 25, 2019
