Tolak Kenaikan Iuran BPJS, PKS: Stop Rencana Bombastis Pindah Ibu Kota, Prioritaskan Untuk Benahi Defisit BPJS


[PORTAL-ISLAM.ID]  Pemerintah harus segera mengurungkan rencana menaikkan biaya BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Hal itu bakal memberatkan masyarakat di tengah perekonomian saat ini yang belum membaik.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (2/9/2019).

"Kami menangkap kegelisahan rakyat, mereka sangat keberatan iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat," ujar Jazuli.

Kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan, kata anggota Komisi I DPR ini bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta, tapi pada perbaikan manajemen BPJS, kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara.

"Kalau cuma bisa menaikkan iuran dari rakyat, lalu apa tugas manajemen dan pemerintah? Sudah pelayanan banyak dikeluhkan di mana-mana, sekarang rakyat diminta membayar biaya tambahan. Sudah jatuh tertimpa tangga namanya," tegasnya.

Kenaikan tersebut, kata Jazuli sama saja menyengsarakan rakyat kecil.

Terlebih bagi mereka yang menggunakan fasilitas BPJS kelas III yang membayar secara mandiri.

Kata Jazuli, kenaikan harus dilihat kelipatan orang yang harus ditanggung kepala keluarga, bukan hanya dilihat orang per orang.

"Untuk itu kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendaanaan lain dan tidak membebankan ke rakyat. Jaminan kesehatan ini isu dan kebutuhan dasar rakyat," ungkapnya.

Jazuli usulkan pemerintah untuk memprioritaskan kesehatan dalam APBN dan membatalkan pemindahan ibu kota.

"Stop dulu rencana bombastis bangun infrastruktur, apalagi pindah Ibukota Negara. Ada banyak kebutuhan mendasar rakyat yang harus diselesaikan, termasuk masalah BPJS Kesehatan ini. Pemerintah harus tahu skala prioritas," tandasnya.

Loading...