[PORTAL-ISLAM.ID] Visi Indonesia lima tahun ke depan yang disampaikan Joko Widodo di pidato pertamanya sebagai presiden terpilih dinilai masih belum jelas karena narasi atau janji yang dibangun masih mengulang-ulang dan justru cenderung berpihak pada kelompok besar di Indonesia.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai Jokowi terlihat menggebu-gebu membahas investasi yang luas dan tidak menyentuh sama sekali masalah hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga pemberantasan korupsi.
"Padahal kegelisahan rakyat yang sekarang timbul karena merasa hukum dan penegakan HAM tidak adil. Membahas investasi luas dan bilang akan menghajar yang menghalangi investasi justru buat curiga," kata Pangi kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/7/2019).
Padahal, imbuh Pangi, kegaduhan politik di akar rumput, konflik sosial, kesenjangan dan ketidakadilan menjadi biang kerok permasalahan bangsa karena lemahnya agenda penegakan hukum. Sehingga, narasi Jokowi yang akan menghajar siapapun yang menghambat investasi justru menimbulkan kecurigaan bahwa Jokowi takut membahas masalah hukum dan HAM demi membela korporasi besar atau pihak-pihak yang sudah berkontribusi di kampanye pilpres 2019.
"Anggaran kampanye cukup besar dan budaya politik kita tak bisa lepas dari cara transaksional. Buka investasi luas untuk balik modal tidak menutup kemungkinan," kata Pangi.
Pangi sepakat investasi yang luas bisa menciptakan lapangan kerja yang juga luas. Namun kenyataannya, selama lima tahun periode pertama Jokowi, penciptaan lapangan kerja kurang terlihat. Beberapa BUMN seperti Krakatau Steel juga justru tidak menguntungkan.
Pangi menyoroti pembangunan tol dan infrastruktur Jokowi selama ini yang ternyata tidak menguntungkan perusahaan-perusahaan dalam negeri.
"Jadi Jokowi ini lagi bingung, program dia lima tahun sebelumnya tidak kelihatan. Jadi banyak narasi yang diulang dan justru hilang seperti konsep Maritim dan Revolusi Mental," kata Pangi.
Menurut Pangi, Jokowi pernah mengungkapkan janji politik soal membangun Indonesia menjadi negara maritim yang tangguh dan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dengan konsep revolusi mental. Namun saat pidato kemarin, Jokowi melupakan keduanya. Mestinya, kata Pangi, visi seorang presiden harus berkelanjutan dan memperkuat apa yang sudah ia lakukan di periode yang sudah ia jalankan.
Selain itu, narasi usang yang dikritik oleh Pangi adalah cara Jokowi yang kembali 'membenturkan' rakyat dengan wacana anti Pancasila. Menurut Pangi, Pancasila sebagai satu-satunya ideologi di Indonesia sudah disepakati seluruh rakyat Indonesia.
"Jangan adu rakyat lagi dengan kelompok anti dan yang pro Pancasila. Masyarakat kecil cuma gelisah karena ketidakadilan dan penegakan hukum dan HAM lemah. Harusnya narasi itu yang diperkuat," ujar Pangi.
Narasi pengulangan yang disampaikan Jokowi juga diamini pengamat politik Hendri Satrio. Menurut Hendri, salah satu visi baru yang disampaikan Jokowi adalah soal SDM di poin membangun Manajemen Talenta Indonesia.
Hanya saja, menurut hemat Hendri, masalah SDM masih kurang dieskplorasi. Sementara vocational school adalah janji usang Jokowi yang selama ini justru tidak berjalan.
Atas dasar itu, Hendri tak heran Jokowi lebih bersemangat kembali mengulang narasi infrastruktur dan investasi. Namun Hendri, tak sepakat dengan pesan komunikasi Jokowi yang akan menghajar penghambat investasi. Bagi Hendri, Jokowi harus lebih empati terhadap hal sensitif
Pendiri lembaga survei Kedai Kopi ini juga mengkritik Jokowi yang tidak membahas masalah hukum dan HAM.
"Jokowi tipikal orang kerja, orangnya ini suka yang kelihatan saja. Suka monumen dan tidak suka konsep. Jadi kalau HAM atau hukum tidak kelihatan," kata Hendri kepada CNNIndonesia.com.
Lebih lanjut, Hendri mengaku Jokowi sudah cukup baik membahas fenomena global hingga ekonomi mikro. Namun Hendri menilai Jokowi terlihat masih kebingungan dengan apa yang sudah ia lakukan di periode sebelumnya. Seharusnya, kata Hendri, Jokowi mengungkapkan apa yang sudah menjadi prestasi bagi dia periode sebelumnya, dan akan diperkuat di periode 2019-2024.
"Ini masih terlihat bingung, tidak menyampaikan capaian-capaian yang sudah ada dan mau diapain. Malah dia jelaskan menteri harus lebih berani dan bahas APBN. Ini malah memperlihatkan kalau selama ini menterinya tidak berani dan APBN belum optimal," kata Hendri.
Sumber: CNNIndonesia
