[PORTAL-ISLAM.ID] Pakar ilmu komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Jakarta, Emrus Sihombing menilai ada kemungkinan Partai Gerindra akan bergabung dengan partai pendukung pemerintah di eksekutif. Mereka juga bisa bekerja sama dengan partai koalisi Jokowi di parlemen periode 2019-2024.
Hanya saja, kata dia, ada partai koalisi Jokowi-Ma"ruf Amin yang akan merasa sakit hati jika Gerindra jadi bergabung.
Dalam catatan Emrus, setidaknya ada empat partai politik anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang akan protes dan membuat kesepakatan menolak ada tambahan di koalisi. Karena partai-partai tersebut merasa kepentingan politiknya terganggu.
"Empat partai politik tersebut, yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mereka menilai Partai Gerindra tidak berkeringat mendukung pasangan Capres fan Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin," kata Emrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 29 Juli 2019.
Namun, Emrus mengungkapkan, kalau mencermati sejarah dan latar belakang hubungan Partai Gerindra dan partai penguasa PDI-P, keduanya memiliki hubungan cukup baik, terutama antara ketua umum kedua partai tersebut.
Menurut Emrus, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pernah berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu presiden 2009. "Itu artinya, PDI Perjuangan pernah berkoalisi dengan Partai Gerindra," katanya.
Kalau Partai Gerindra bergabung dengan pemerintah, menurut dia, meskipun visi misi pada saat kampanye pemilu presiden 2019 berbeda, karena pada saat itu berbeda posisi yakni mendukung pasangan capres-cawapres yang berbeda.
"Kalau kemudian, Partai Gerindra bergabung ke pemerintah, maka dia akan menyesuaikan visi misinya dengan partai-partai pendukung pemerintah ke dalam bentuk program kerja. Program tersebut, yang akan diimplementasikan selama lima tahun pemerintahan ke depan," katanya.
Sumber: TeropongSenayan
